Gonjang-ganjing Soal Pajak Hiburan

28 May 2013 00:38
Gonjang-ganjing Soal Pajak Hiburan
  • share facebook - suara.com
  • share twitter - suara.com
  • share google plus - suara.com

Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 yang mengatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sungguh telah memberi peluang yang cukup besar bagi daerah dalam memperoleh pajak dan retribusi. Item pajak seperti PBB dan BPHTB, yang tadinya dikelola pusat, kini sepenuhnya menjadi milik kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Bahkan Makassar menargetkan BPHTB tahun 2013 ini sebesar Rp139 miliar. Sedang PBB ditargetkan Rp77.810.000.000 ; dan itu semuanya utuh meloncat masuk ke kas Pemkot Makassar.

Sistem pemungutan pajak pun berubah. Yang tadinya banyak dilakukan taksasi atau penetapan pajak, kini sudah tidak boleh. Wajib pajak harus menggunakan sistem self assesmen. Menghitung pajak sendiri. Berapa jualan yag laku ya itu yang dilaporkan, lengkap dengan bukti bon penjualan. Dan tentu diharamkan untuk berbohong dan memanipulasi data penjualan segala rupa.

Agaknya, semuanya telah berjalan baik di Makassar setelah ditetapkannya Perda No.3 tahun 2010 yang mengatur tentang pajak daerah, kecuali satu hal, yakni soal pajak hiburan.

Di UU No.28/2009 dinyatakan, bahwa pajak hiburan ditetapkan paling tinggi 75 persen. Dan ternyata Dispenda Makassar mematok angka tertinggi 75 persen tersebut. Ya, ributlah dunia usaha. Belakangan DPRD bersama Dispenda menurunkan pajak hiburan jadi 50 persen. Tapi itu masih dirasa sungguh tinggi bagi pengusaha. Ya, mereka ribut lagi ke dewan. Gonjang-ganjing lagi. Bisa jadi, dari 50 persen turun lagi menjadi 30 persen.

Mengapa sampai separah ini ? Itulah Makassar, dalam membuat Perda, selalu saja ada kesenjangan di antara eksekutif, legislatif, dan pihak pengusaha. Ujung-ujungnya, pengusaha yang tersudut lalu bangkit dengan protes segala rupa. Itu lantaran aspirasi mereka tak tersalur dengan baik ketika pertama kali Perda itu digodok.

Dengan protes yang berulang-ulang terhadap pajak hiburan ini, sebetulnya adalah sesuatu yang tak perlu terjadi. Harusnya tak ada protes apapun, andaikan dari awal semuanya berjalan baik. Ada niat yang baik, ada proses yang baik, ada kata sepakat yang baik. Tapi nyatanya, semua itu agaknya sulit terwujud entah mengapa.

Dengan gonjang-ganjing protes terhadap pajak hiburan itu, sesungguhnya mesti menjadi mata pelajaran berharga bagi eksekutif dan legislatif kita. Sungguh terlalu memang bila sampai ada Perda diubah tiga kali untuk memenuhi keinginan masyarakat. Dan tentu hal itu akan mengungkapkan bahwa di awal penyusunan Perda, pihak yang menjadi objek Perda itu tak didengarkan omongannya. Tak ada saluran aspirasi yang terbuka bagi mereka. Maka kemudian tak ada salahnya kalau mereka melancarkan protes yang kencang-kencang.

Sebuah Perda bila tidak dibikin secara demokratis, maka tunggulah akibat buruknya. Mestinya, setiap Perda yang dibuat, dilakukan dengar pendapat sebaik-baiknya dengan pihak-pihak yang akan menjadi objek dari Perda itu. Sesudah itu, dilakukan uji publik, biar semua orang paham, dan silahkan protes sebelum Perdanya disahkan. Itu yang lebih baik dibanding menguba-ubah Perda yang sudah disahkan ***


Bugispos.com

Bugispos.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya