HTTP Status[404] Errno [0]

Utang PDAM Makassar Dihapus

29 May 2013 01:00
Utang PDAM Makassar Dihapus
Ilham Arief Sirajuddin
  • share facebook - suara.com
  • share twitter - suara.com
  • share google plus - suara.com

BugisPos — Walikota Makassar, Ilham Arief Sirajuddin menilai langkah pemerintah melalui Kementerian Keuangan dan DPR-RI menghapus utang PDAM Kota Makassar dan empat PDAM daerah lain sudah tepat.
Menurut Ilham langkah penghapusan itu akan meningkatkan kinerja PDAM di daerah terutama untuk pengembangan layanan kepada masyarakat. “Saya kira keputusan DPR-RI itu sudah tepat. Memang lima PDAM ini harus direkturisasi untuk meningkatkan kinerja, terutama pendapatan dari kehilangan air,” kata Ilham malam tadi saat dihubungi sedang berada di Bandara Soekarno Hatta Jakarta perjalanan pulang ke Makassar.

PDAM Kota Makassar mendapat penghapusan utang sebesar Rp 121,3 miliar. Menurut Ilham dalam tiga tahun terakhir, PDAM kota Makassar selalu melunasi pemyaran utang Rp40-60 miliar per tahunnya.

“Akan sulit mengembangkan distribusi layanan jika memang terus terlilit utang. Padahal utang ini muncul sejak lampau,” tambahnya.

Melalui kebijakan tersebut, Ilham berharapm manajemen PDAM lebih profesional mengelola keuangan termasuk meningkatkan kinerja. “Saya kira itu bukan keputusan politik. Sudah lama ini bergulir di kementerian keuangan dan ini solusi terbaik,” bebernya.

Ilham juga menambahkan, usulan rekturisasi utang PDAM kota Makassar ini telah diusulkan sejak tahun 2009 silam. Masih ada utang sisa Rp120 miliar yang sedang dalam tahap pembahasan di Kementerian Keuangan untuk direkturisasi.

Penghapusan piutang negara kepada 5 PDAM telah melalu persetujuan 2 komisi teknis yakni Komisi XI dan Komisi V, Selasa 29 Mei kemarin di Gedung DPR-RI.

Kelima PDAM yang mendapat persetujuan penghapusan utang kepada negera itu, PDAM Kota Semarang sebesar Rp 238, 1 miliar, PDAM Kota Tangerang Rp 272,5 miliar, PDAM Kota Bandung Rp 252,7 miliar , PDAM Kota Palembang Rp 160,1 miliar dan Kota Makassar Rp 121,3 miliar .

Menurut Menteri Keuangan Agus DW Martowardoyo, mengatakan, penghapusan piutang negara tsb hanya penghapusan non pokok yang senilai Rp 1,044 triliun, sedangkan utang pokok PDAM tersebut masih akan dilakukan penjadwalan kembali. “Kita hapus tunggakan non pokok, sedangkan yang pokok tidak dihapus,” ujar Agus seperti dirilis Fajar Online

Dengan penghapusan utang ke- 5 PDAM diharapkan mengurangi beban keuangan PDAM melalui penghapusan tunggakan non pokok dan penjadwalan kembali tunggakan pokok dapat meningkatkan kinerja PDAM melalui pencapaian target business plan. (aci-fmc)JAKARTA,FAJAR — Wali kota Makassar, Ilham Arief Sirajuddin menilai langkah pemerintah melalui Kementerian Keuangan dan DPR-RI menghapus utang PDAM Kota Makassar dan empat PDAM daerah lain sudah tepat.

Menurut Ilham langkah penghapusan itu akan meningkatkan kinerja PDAM di daerah terutama untuk pengembangan layanan kepada masyarakat. “Saya kira keputusan DPR-RI itu sudah tepat. Memang lima PDAM ini harus direkturisasi untuk meningkatkan kinerja, terutama pendapatan dari kehilangan air,” kata Ilham malam tadi saat dihubungi sedang berada di Bandara Soekarno Hatta Jakarta perjalanan pulang ke Makassar.

PDAM Kota Makassar mendapat penghapusan utang sebesar Rp 121,3 miliar. Menurut Ilham dalam tiga tahun terakhir, PDAM kota Makassar selalu melunasi pemyaran utang Rp40-60 miliar per tahunnya.

“Akan sulit mengembangkan distribusi layanan jika memang terus terlilit utang. Padahal utang ini muncul sejak lampau,” tambahnya.

Melalui kebijakan tersebut, Ilham berharapm manajemen PDAM lebih profesional mengelola keuangan termasuk meningkatkan kinerja. “Saya kira itu bukan keputusan politik. Sudah lama ini bergulir di kementerian keuangan dan ini solusi terbaik,” bebernya.

Ilham juga menambahkan, usulan rekturisasi utang PDAM kota Makassar ini telah diusulkan sejak tahun 2009 silam. Masih ada utang sisa Rp120 miliar yang sedang dalam tahap pembahasan di Kementerian Keuangan untuk direkturisasi.

Penghapusan piutang negara kepada 5 PDAM telah melalu persetujuan 2 komisi teknis yakni Komisi XI dan Komisi V, Selasa 29 Mei kemarin di Gedung DPR-RI.

Kelima PDAM yang mendapat persetujuan penghapusan utang kepada negera itu, PDAM Kota Semarang sebesar Rp 238, 1 miliar, PDAM Kota Tangerang Rp 272,5 miliar, PDAM Kota Bandung Rp 252,7 miliar , PDAM Kota Palembang Rp 160,1 miliar dan Kota Makassar Rp 121,3 miliar .

Menurut Menteri Keuangan Agus DW Martowardoyo, mengatakan, penghapusan piutang negara tsb hanya penghapusan non pokok yang senilai Rp 1,044 triliun, sedangkan utang pokok PDAM tersebut masih akan dilakukan penjadwalan kembali. “Kita hapus tunggakan non pokok, sedangkan yang pokok tidak dihapus,” ujar Agus.

Dengan penghapusan utang ke- 5 PDAM diharapkan mengurangi beban keuangan PDAM melalui penghapusan tunggakan non pokok dan penjadwalan kembali tunggakan pokok dapat meningkatkan kinerja PDAM melalui pencapaian target business plan (una)


Bugispos.com

Bugispos.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya