HTTP Status[404] Errno [0]

Makassar Diharapkan Bebas Rokok

04 June 2013 01:02
Makassar Diharapkan Bebas Rokok
Illustrasi
  • share facebook - suara.com
  • share twitter - suara.com
  • share google plus - suara.com

BugisPos — Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kawasan Tanpa Rokok (KTR) yang tengah digodok Dewan Perwakilan Daerah Kota Makassar hingga saat ini masih mengundang silang pendapat. Berbagai aspek yang akan terpengaruh menyertai pembahasan ranperda tersebut semisal dampak penerapan Perda ini terhadap pendapatan daerah Kota Makassar dalam bentuk iklan. Hal ini terungkap dalam diskusi publik yang diselenggarakan Harian Fajar, Senin (3/6) di gedung Graha Pena Makassar.

Hadir dalam diskusi tersebut Walikota Makassar, Ilham Arief Sirajuddin, anggota DPRD Kota Makassar yang juga penggagas RanPerda KTR dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Sri Rahmi, kepala dinas Kesehatan Kota Makassar, Naisah Tun Azikin serta anggota redaksi Harian Fajar.

Sejumlah pertanyaan yang muncul dalam kegiatan itu umumnya menyoal tentang masih lemahnya penegakan hukum dalam pelaksanaan perda, berbasgai produk Perda yang telah dihasilkan Dewan pada akhirnya akan tumpul dalam hal penegakan pelaksanaannya.

“Perda yang ada saja saat ini, loyo dan tumpul dalam pelaksanaannya misalnya saja perda tentang larangan parkir. Apakah ada jaminan bila Ranperda KTR ini lolos akan efektif diimpelementasi?,” ujar Arsyad Hakim yang menjadi penanya.

Sementara redaktur Fajar lain, Buyung Maksum, menanyakan keiklhasan pemkot nantinya bila larangan rokok ini akan berimbas juga pada menurunnya bagi hasil tembakau yang diterima Pemkot serta meminta ketegasan Pemkot tentang larangan pemasangan reklame rokok yang juga menjadi pemasukan bagi Pemkot.

Ilham menyatakan, perda yang dibuat Dewan dan pemkot memang tidak akan efektif bila hanya bagus di atas kertas tanpa upaya dan keaktifan masyarakat untuk berperan serta dalam pelaksanaan di lapangan.

“Intinya partisipasi dan kesadaran masyarakat menjadi kunci keberhasilan perda ini, demikian halnya dengan penegakan aturan yang dituntut. Keterbatasan aparat yang dimiliki Pemkot juga harus diakui menjadi faktor penting,” ujar Ilham.

Sementara mengenai PAD yang ditakutkan akan terpengaruh, menurut Ilham tidak terlalu signifikan karena bagi hasil dari tembakau hanya berkisar Rp.280 juta/tahun. Sementara reklame, Ilham menjamin akan menempatkan reklame-reklame rokok itu pada lokasi-lokasi tertentu saja.

“Ini hanya masalah penempatan lokasi saja, akan mudah ditata nantinya,” ujar Ilham (una)


Bugispos.com

Bugispos.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya