HTTP Status[404] Errno [0]

Akhir Perjalanan Walikota Palopo yang Tragis

12 June 2013 02:00
Akhir Perjalanan Walikota Palopo yang Tragis
HAP Terriajeng, digiring ke Lapas Makassar
  • share facebook - suara.com
  • share twitter - suara.com
  • share google plus - suara.com
HAP Terriajeng, digiring ke Lapas Makassar

HAP Terriajeng, digiring ke Lapas Makassar

BugisPos – Mantan Walikota Makassar HB Amiruddin Maula, berkata ; Seorang pejabat di era sekarang, satu kakinya mengarah ke penjara. Hal ini seringkali karena soal kebijakan. Maula sesudah jadi Walikota Makassar, dihadapkan pada kasus Damkar yang membawanya ke KPK. Dia menjadi korban kebijakan oknum pejabat yang ada di atasnya.

Tak hanya Maula, tapi juga mantan Bupati Selayar Akib Patta. Akib di masa jabatannya periode kedua, dia akhirnya di penjara karena kebijakan pengadaan kapal. Juga Walikota Parepare, pun penjara merenggut jabatannya. Dan banyak lagi kepala daerah yang bernasib sama.

Walikota Palopo, Pattedungi Andi Tenriadjeng dijebloskan ke ruang tahanan lembaga pemasyarakatan (Lapas) Kelas 1 Makassar, Senin, 10 Juni kemarin. Ia ditahan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dana pendidikan gratis di Palopo.

Tenriadjeng ditahan usai menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulsel. Wali Kota Palopo yang sebentar lagi mengakhiri masa dinasnya itu diperiksa terkait pelimpahan berkas tahap kedua (penuntutan).

Tenriadjeng diduga terlibat tindak pidana korupsi dana pendidikan gratis Kota Palopo sebesar Rp5 miliar. Ia juga diduga terlibat tindak pidana pencucian uang yang ditaksir mencapai Rp40 miliar.

Tenriadjeng didampingi pengacaranya, Jamaluddin Rustam dibawa dengan menggunakan mobil pribadi milik asisten pidana khusus (Aspidsus) Kejati, Chaerul Amir. Menurut Chaerul Amir penahanan tersebut dilakukan untuk memudahkan proses hukum.

Chaerul menegaskan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulsel memiliki empat alasan hukum untuk melakukan penahanan terhadap tersangka dugaan korupsi dana pendidikan gratis Kota Palopo. Di antaranya untuk mencegah terjadinya tindak pidana lanjutan yang diduga dilakukan oleh terdakwa. Alasannya karena pencucian uang yang dilakukan tersangka sampai detik ini tidak ada yang bisa diselamatkan pihak penyidik.

Dana-dana yang ada di rekening tersangka selain sudah kosong juga sudah ditutup oleh pihak perbankan. “Kedua, alasaannya tentu secara subjektif kita khawatirkan akan mempersulit jalannya pemeriksaan,” kata Chaerul.

Kemudian, penahanan tersebut terkait dengan proses pembuktian barang bukti dan dokumen-dokumen terkait dengan perkara ini. Penyidik khawatirkan tersangka akan menghilangkan barang bukti sehingga nanti menyulitkan dalam pembuktian.

“Selain Tenriadjeng, semua tersangka yakni Peter N dan Kadis Pendidikan Palopo Muh Yamin juga sudah ditahan dalam kasus yang sama,” jelas Chaerul.

Aspidsus menegaskan penahanan Tenriadjeng tidak membutuhkan izin dari Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono terkait hal imunitas pejabat pelaksana negara. Menurut dia, izin dari Presiden hanya dibutuhkan apabila pejabat atau kepala daerah yang bersangkutan masih dalam tahap penyidikan. Sementara, kasus yang menyeret Wali Kota Palopo dua periode ini sudah dalam tahap penuntutan.

“Izin presiden dibutuhkan pada tingkat penyidikan untuk penuntutan tidak dibutuhkan izin dari presiden,” kata Chaerul Amir.

Chaerul menambahkan bahwa setelah selesai tahap penuntutan, diharapkan kasus ini segera berpsoses di persidangan Pengadilan Tipikor Makassar. “Segera akan kita limpahkan ke Pengadilan Tipikor demi kepastian hukum dan keadilan, ,” tutupnya

Mantan Kajari Palopo ini mengatakan bahwa penahanan dilakukan selama 20 hari di tingkat penuntutan, dan tentunya akan segera kita limpahkan ke pengadilan Tipikor Makassar. Adapun modus operandi yang dilakukan oleh Wali Kota Palopo bersama tersangka Peter N adalah pada tahun 2010 dana pendidikan gratis senilai Rp1,8 miliar lebih dan dana pendidikan gratis tahun 2011 Rp5,3 miliar lebih.

“Dalam kasus ini tersangka dijerat pasal Undang-undang Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang. Pasal yang disangkakan terhadap terdakwa pasal Primair kita dakwakan pasal 2 dan Subsider pasal 3 UU Tipikor no 31 tahun 1999,” Kata Chaerul Amir.

Sementara untuk pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) HPA Tenriadjeng dikenakan pasal 3 junto pasal 2 ayat 1 huruf A, UU RI no 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) .”Kita juga kenakan pasal 4 Junto pasal 2 ayat 1 huruf A, UU No 8 tahun 2010 tentang TPPU,” beber Chaerul.

Khusus tersangka Peter N, karena dia perannya adalah menerima transfer hasil dugaan tindak pidana dikenakan pasal 5 junto pasal 1 huruf A tentang tindak pidana pencucian uang.

Di sisi lain Kuasa Hukum Tenriadjeng, Jamaluddin Rustam mengatakan penahanan kliennya adalah kewenangan penyidik. “Namun kewenangan yang harus berdasar,” kata dia.

Menurutnya, Tenriadjeng masih menjabat aktif sebagai Wali Kota Palopo. Untuk melakukan penahanan, penyidik harus mengantongi izin dari presiden. “Beda jika orang biasa yang mau ditahan,” katanya.

Dia mengatakan, selama ini kliennya sangat kooperatif dalam menjalani proses hukum. Selain itu, Tenriadjeng juga tidak akan melarikan diri dan menghilangkan barang bukti. “Secara umum tidak ada alasan penyidik untuk menakan klien kami,” ujarnya (una)


Bugispos.com

Bugispos.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya