HTTP Status[404] Errno [0]

LIPI : “Partisipasi Pemilih Perlu Ditingkatkan”

28 June 2013 12:09
LIPI : “Partisipasi Pemilih Perlu Ditingkatkan”
Pengamat LIPI, Indria Samego mengingatkan perlunya meningkatkan partisipasi pemilu 2014 yang menunjukkan trend kemerosotan.
  • share facebook - suara.com
  • share twitter - suara.com
  • share google plus - suara.com
Pengamat LIPI, Indria Samego mengingatkan perlunya meningkatkan partisipasi pemilu 2014 yang menunjukkan trend kemerosotan.

Pengamat LIPI, Indria Samego mengingatkan perlunya meningkatkan partisipasi pemilu 2014 yang menunjukkan trend kemerosotan.

BugisPos — Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)  Indria Samego mengingatkan perlunya peningkatan kesadaran memilih di kalangan masyarakat khususnya para pemilih pemula dalam Pemilu 2014 mendatang.

“Dalam konteks pemilu kan sekarang ini makin merosot tingkat partisipasinya, ini perlu ditingkatkan,” ujarnya saat ditemui usai menghadiri diskusi bertajuk “Dilema Wakil Rakyat : Antara Kepentingan Rakyat dan Kepentingan Partai Politik”, Rabu (26/6/2013).

Ia menyebut disinilah peran partai politik dalam meningkatkan kesadaran memilih masyarakat. Partai harus membuktikan bahwa dengan dipilihnya mereka, berbagai aspirasi dan kepentingan masyarakat akan mereka suarakan.

“Anak muda ini kan mereka yang baru akan ikut memilih atau beberapa kali ikut memilih, jangan sampai mereka sakit hati pada partai sehingga partisipasinya semakin merosot, ini berbahaya kalau (semakin) merosot,” imbuhnya.

Oleh karena itu sudah sangat urgent bagi partai politik untuk membuktikan bahwa terpilihnya mereka itu bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat dan berpihak kepada masyarakat. Sehingga para pemilih dan calon pemilih akan mendapatkan keyakinan dan passion untuk menyalurkan suara mereka.

“Jadi pemilih pemula harus didorong untuk berpikir lebih cerdas dan rasional dalam menyikapi pemilu,” tandasnya.

Kemungkinan Partisipasi Pemilu 2014 Rendah

Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, August Mellaz mendorong penyelenggara Pemilu, peserta pemilu, organisasi masyarakat dan pemerintah menyikapi serius kemungkinan partisipasi pemilih di Pemilu 2014 menurun.

Mellaz menilai, tingkat penurunan partisipasi pemilih terlihat jelas dari tiga pemilu legislatif, masing-masing pada 1999, 2004 dan 2009. Pemilu 1999 partisipasi pemilih 92,99 persen, turun menjadi 84,07 persen pada Pemilu 2004 dan pada Pemilu 2009 mencapai 70,99 persen.

“Data trend partisipasi pemilih tentu menjadi tantangan tersendiri bagi KPU dalam konteks merangsang peningkatan partisipasi pemilih pada Pemilu 2014,” ujar August saat ditemui wartawan di Jakarta, Jumat (28/6/2013), seperti dirilis Tribun Timur.com.

Cukup beralasan jika KPU memang menargetkan tingkat partisipasi pemilih nantinya sebesar 75 persen. Jumlah tersebut lebih tinggi empat persen dari pemilu 2009 lalu. Tapi, kata August, tentu apa yang terlihat saat ini bukan persoalan yang sederhana.

Penurunan tingkat partisipasi, dari tiga pemilu sebelumnya juga terlihat adanya peningkatan jumlah suara yang tidak sah. Pada Pemilu legislatif 1999, jumlahnya mencapai 3,33 persen. Kemudian meningkat 9,66 persen pada Pemilu 2004 dan terus meningkat 14,43 persen pada tahun 2009, atau setara dengan 17,450 juta pemilih.

“Fakta lain, berdasarkan data 11 pemilihan gubernur dalam kurun waktu 2012-2013, terlihat tingkat partisipasi pemilih secara rata-rata berada pada kisaran 68,82 persen. Jumlah suara tidak sah mencapai 4,10 persen dan jumlah pemilih yang tidak menggunakan haknya 31,18 persen,” ujarnya.

Sebelas pilgub tersebut masing-masing Provinsi Papua Barat, Aceh, Sulawesi Barat, Bangka Belitung, Banten, DKI Jakarta, Sulawesi Selatan, Kalimantan Barat, Papua, Jawa Barat dan Sumatera Utara.

Menurut August, dari 11 provinsi tersebut, rekor tertinggi pemilih yang tidak menggunakan haknya dipegang Sumatera Utara yakni mencapai 51,42 persen atau setara dengan 5,29 juta pemilih terdaftar. Kemudian disusul Papua Barat 46 persen, Bangka Belitung (38,15 persen), Banten (37,62 persen), Jabar (36,34 persen), Sulsel (36,27 persen) dan DKI Jakarta (33,29 persen).

“Kondisi ini harus disikapi semua pihak agar dapat merumuskan secara bersama formula dan berbagai pendekatan baru terkait metode pendidikan pemilih. Bagi KPU, selain upaya sosialisasi yang ada, diperlukan skema administrasi data kepemiluan yang lebih lengkap di masa mendatang,” katanya.(gaf)


Bugispos.com

Bugispos.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya