HTTP Status[404] Errno [0]

Berpaling ke Masa Lalu ?

17 July 2013 02:56
Berpaling ke Masa Lalu ?
  • share facebook - suara.com
  • share twitter - suara.com
  • share google plus - suara.com

Oleh Marwan Mas

UntitledSemakin liarnya perilaku korupsi pada hampir semua lapis penyelenggaraan negara, tak pelak membangun opini publik bahwa kebobrokan moral sudah tidak terbendung. Di era-reformasi ini, ajaran moral mulai terpinggirkan, semuanya selalu dihitung tentang finansial apa yang harus diperoleh dari setiap kebijakan yang dikeluarkan. Berbarengan dengan itu, mulai muncul pola pikir lama dengan membangkitkan image, bahwa ternyata Soeharto yang ditumbangkan oleh kekuatan reformasi masih lebih baik. Pandangan ini mendistrorsi sejarah tentang segala macam ”tekanan dan otoritarian” pada masa itu.

Penganut faham Orde Baru ternyata melihat peluang itu sebagai senjata mematikan untuk mendiskreditkan elite politik dan kekuasaan yang doyan korupsi. Boleh jadi ini tidak salah, sebab bagaimana rakyat memercayai komitmen elite politik yang kebijakan dan perilakunya hanya mementingkan diri sendiri dan kelompoknya. Hampir semua kebijakan yang dikeluarkan tidak menyentuh langsung pada perbaikan kesejahteraan rakyat. Tetapi hal ini tetap perlu diwaspadai, kebobrokan penyelenggaraan negara saat ini tidak boleh ditafsirkan bahwa harus berpaling ke masa lalu. Sebab salah satu borok Orde Baru adalah membelenggu “kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat” (Pasal 28E ayat 3 UUD 1945).

Bahkan harus tetap diingat, korupsi juga membumi saat Orde Baru. Hanya saja, tidak seseronok seperti masa reformasi. Kala itu, korupsi lebih terkonsentrasi pada pusat-pusat kekuasaan Soeharto, keluarga, dan kroninya. Maklum, kekuasaan juga lebih terpusat di tangan Soeharto, sementara anggota parlemen hanya sekadar tukang stempel terhadap kebijakan eksekutif. Maka itu, meskipun korupsi dan penyalahgunaan wewenang masih belum bisa dibungkam, kita tetap optimis untuk tidak akan kembali pada masa otoriter.

Saya akan tetap konsisten dan serius mengawal dan mengeritik maraknya korupsi dan penyelewengan kekuasaan. Akan tetap mengurai tentang rendahnya sensitivitas anggota parlemen terhadap perbaikan kehidupan rakyat, sekaligus memberi solusi atas penegakan hukum, tetapi tidak berarti harus menengok ke masa lalu. Ini bisa jadi momentum untuk mengingatkan rakyat menjelang pemilihan umum 2014. Bahwa rakyat tidak boleh lagi dijadikan objek yang hanya diiming-iming kebijakan populis, tetapi tidak menyentuh akar persoalan.

Publik tidak boleh terjebak pada kampanye yang belakangan ini menyeruak tentang paham ”lebih enak di zaman Soeharto”. Memang ada kebijakan masa lalu yang boleh ditiru, seperti program keluarga berencana yang harus terus digalakkan, atau rasa aman masyarakat yang cukup terjamin. Namun, semuanya harus didesain berdasarkan konstitusi negara, lebih demokratis, dan penegakan hukum yang konsisten. Harus ada perubahan mendasar: dari otoritarian ke demokratis secara substansial. Pengelolaan uang negara dari tertutup ke transparansi, dan dari kemiskinan menuju kesejahteraan.(*)


Bugispos.com

Bugispos.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya