HTTP Status[404] Errno [0]

Memangkas Bibit Koruptor

20 July 2013 01:26
Memangkas Bibit Koruptor
  • share facebook - suara.com
  • share twitter - suara.com
  • share google plus - suara.com

Oleh : Marwan Mas

UntitledKORUPSI di negeri ini semakin memprihatinkan. Para koruptor menggandeng orang sipil dari kalangan pengusaha untuk mencoleng uang rakyat. Tidak mudah mengungkap pola kerja mereka yang sistematis, terorganisir, dan dilakukan secara berjamaah.
Wajar jika ada yang menyebut korupsi bertumbuh bukan lagi mengikuti deret hitung, melainkan seperti deret ukur.
Dibutuhkan energi besar dan luar biasa, bukan hanya pada penindakan, tetapi yang juga penting pencegahan yang lebih efektif. Jika tidak, bibit baru koruptor akan terus tumbuh dan akan semakin sulit dikendalikan. Begitu banyak politisi muda dan pengusaha muda yang sudah ditangkap oleh KPK, seperti Nazaruddin, Angelina Sondakh, Andi Alifian Mallarangeng, dan Anas Urbaningrum. Atau Gayus Tambunan dari perpajakan dan Ahmad Fathana dari kalangan pengusaha.
Mereka punya talenta kuat yang terkader untuk korup. Terjadi “regenerasi koruptor” secara apik dan energik. Saking energiknya, mereka begitu mudah mengeruk uang rakyat dalam jumlah besar. Ada yang menyebut sebagai akibat dari maraknya “politik transaksional” di dunia politik, serta mahalnya biaya pemilihan kepala daerah.
Untuk memangkas bibit baru koruptor, tidak cukup hanya diselesaikan dengan program anti-korupsi, perbaikan legislasi, dan penegakan hukum. Setidaknya dimulai dari pembersihan calon anggota legislatif (caleg) pemilu 2014 yang diduga bermental korup. Kita berharap caleg yang akan dipilih memiliki integritas, kompetensi, dan komitmen kuat untuk memperbaiki kehidupan rakyat.
Transaksi Gelap
Seharusnya KPK merambah daerah, terutama pada kasus korupsi yang mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat (Pasal 11 huruf-c UU Nomor 30/2003 tentang KPK). KPK jangan hanya terfokus di Jawa, misalnya menyadap telepon pejabat daerah yang gemar melakukan “transaksi gelap” dengan pengusaha hitam untuk mengakali dana APBD. Begitu banyak pejabat daerah yang leluasa menimbun harta dan membangun istana di tengah kemiskinan rakyat.
Kita tidak ingin sepak terjang KPK hanya mengawang di angkasa Jawa, tidak membumi di daerah yang sebetulnya tingkat korupsinya cukup tinggi. Misalnya, dugaan korupsi pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), Makassar. Sebab sudah tujuh bulan KPK melakukan penyelidikan, tetapi sampai saat ini belum jelas arahnya. Jika KPK tidak merambah daerah, perang terhadap korupsi tidak akan pernah kita menangkan. Orang muda tidak lagi takut melakukan korupsi, karena korupsi dipandang sekadar kesempatan dan nasib baik.
Dugaan korupsi di PDAM Makassar dilaporkan ke KPK oleh Koalisi Masyarakat Antikorupsi Sulawesi Selatan, terkait pengelolaan keuangan dengan pihak ketiga yang diduga merugikan negara sebesar Rp38 miliar. Malah video pembicaraan tentang motifnya pernah beredar luas di jejaring sosial, yang sebetulnya bisa dijadikan “alat bukti petunjuk”. KPK perlu menyadari bahwa daya jangkaunya berlaku secara nasional, bukan hanya mengusut kasus korupsi di pusat kekuasaan.
Tanpa bermaksud mengerdilkan peran penyidik polisi dan kejaksaan, tetapi publik membaca kurang berani mengungkap kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah pada daerah tertentu. Mereka terbelenggu oleh kekuatan politik kepala daerah, atau karena takut berimbas pada karirnya. Kepala daerah bisa melaporkan pimpinan kepolisian dan kejaksaan pada atasannya yang mencoba mengusiknya dengan alasan mengganggu stabilitas politik di daerah. Padahal, memberantas korupsi tidak ada urusannya dengan politik.
Jika pandangan ini menghantui polisi dan kejaksaan, maka tidak akan ada kepala daerah yang bisa diproses seperti data Kementerian Dalam Negeri bahwa sampai Januari 2013, sekitar 290 kepala daerah (20 gubernur, 250 bupati/walikota) dan 2.553 anggota DPRD terlibat korupsi. Kalau saja polisi dan kejaksaan lebih berani, akan lebih banyak lagi kepala daerah meringkuk dalam penjara.
Institusi Terkorup
Survei terbaru Transparency International Indonesia (TII) menyebut Polri sebagai lembaga paling korup di Indonesia, bahkan di Asia Tenggara. Disusul DPR, dan pengadilan. Inilah tiga besar institusi yang dipersepsikan masyarakat paling korups di negeri ini. Merujuk pada riset-riset sebelumnya, baik yang dilakukan TII atau pun lembaga survei lain, memang selalu menunjuk kepolisian sebagai lembaga korup.
Artinya, survei terbaru TII ingin menegaskan belum ada perbaikan di institusi itu. Tetapi kita juga perlu merespons sikap pimpinan Polri yang meminta maaf jika survei itu terbukti benar. Setidaknya ada harapan baru untuk memperbaiki diri, ada upaya keras memangkas bibit baru koruptor dengan memperbaiki rekrutmen anggota Polri.
Memang sangat memprihatinkan, tiga besar institusi terkorup yang sebetulnya paling diharapkan masyarakat membangun peradaban hukum dan demokrasi. Polisi selaku penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat sekaligus penegak hukum, DPR yang akan memperjuangkan kesejahteraan rakyat, dan pengadilan yang memberikan rasa keadilan bagi rakyat dan pencari keadilan.
Jika ketiga institusi itu berperilaku korup, lalu bagaimana nasib rakyat dalam menjalani kehidupan selanjutnya? Perlu evaluasi internal untuk perbaikan sistem. Sebab salah satu penyebab korupsi terus mewabah akibat sistem yang cenderung menyuburkan tumbuhnya bibit-bibit baru koruptor. Para pengambil kebijakan di kepolisian, DPR, dan pengadilan hanya sekadar menjalankan tugas rutinitas, belum mampu memberi efek perbaikan secara institusional.
Negeri ini butuh tindakan progresif dan radikal untuk membersihkan institusi korup. Tanpa itu, kita hanya akan terus berputar-putar seperti gasing dalam kubangan korupsi. Generasi baru koruptor akan terus tumbuh, sehingga perlu mencontoh negara yang dinilai berhasil memberantas korupsi.
Hong Kong misalnya, secara radikal memecat semua polisi yang terlibat korupsi, bahkan pernah menyewa polisi bersih dari Australia untuk dijadikan contoh. Yang dibutuhkan di negeri ini adalah kemauan dan keberanian menangkap semua polisi, anggota DPR, dan oknum hakim yang korup dan membawanya ke pengadilan, kemudian memecatnya. Ini merupakan revolusi sosial yang tetap dalam bingkai hokum ***
Marwan Mas adalah Guru Besar Ilmu Hukum Universitas 45, Makassar


Bugispos.com

Bugispos.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya