HTTP Status[404] Errno [0]

Perang Kelompok

26 July 2013 02:24
Perang Kelompok
  • share facebook - suara.com
  • share twitter - suara.com
  • share google plus - suara.com

UntitledPERANG kelompok pemuda (masyarakat) di kota ini terus saja terjadi. Konflik berkepanjangan ini tak memilih kapan pecahnya, bulan suci Ramadhan pun tidak dijadikan bulan untuk sekadar menahan diri. Puasa belum menjadikan sekelompok masyarakat di Jalan Kandea III, Makassar untuk sadar diri. Perang terhadap diri sendiri untuk menekan dendam dari dalam diri belum terpatri secara baik.

Rapat koordinasi Pemerintah Kota Makassar dengan jajaran kepolisian di Polrestabes pada Selasa (23/7/2013) membicarakan konflik antarwarga di Jalan Kandea III patut diapresiasi. Sebab sudah beberapa kali dilakukan perdamaian kedua belah pihak, baik yang diprakarsai oleh Walikota Makassar, maupun oleh Kepala Polda Sulawesi Selatan-Barat. Tetapi tetap saja tak membawa dampak yang mengarah pada perdamaian abadi. Makanya, kita patut mendukung sikap Wakapolda, Brigjen Polisi Dr. Syahrul Mamma, SH. MH dalam pertemuan itu (tribun Timur, 24/7/2013), bahwa “pertemuan ini bukan lagi membicarakan perdamaian karena itu sudah dilakukan, kita sudah selesai dengan bahasa persuasif, selanjutnya kita pakai bahasa hukum”.

Perang kelompok antarpemuda selain merusak tatanan kehidupan bermasyarakat, juga sudah merusak citra Kota Makassar yang dikenal religius dan “sipakatau” dalam berkehidupan. Saya sering mengeritik agar “akar masalah” ditemukan kemudian mencari solusi, tetapi terkesan tidak tersentuh dengan baik. Ketimbang menimbulkan keresahan masyarakat berkepanjangan, sebaiknya Polri berani menggunakan Protap Nomor 01/2010 tentang Penanggulangan Tindakan Anarkis. Protap ini bisa disinergikan dengan Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 08/2009 tentang Implementasi Prinsip-Prinsip Standar HAM. Siapapun yang memulai serangan harus ditangkap dan dibawa ke pengadilan.

Kita tidak ingin polisi di daerah ini lemah, tetapi juga perlu mendapat dukungan maksimal dari berbagai kalangan, terlebih pemerinah daerah. Persoalan keamanan dan ketertiban masyarakat bukan hanya urusan polisi, tetapi tanggung jawab kita semua. Kita tidak boleh diam dan membiarkan polisi jalan sendiri. Sambil polisi menegakkan hukum dengan Protap 01/2010 atau proses hukum yang tegas, juga perlu pemerintah kota menuntaskan akar masalah yang jadi penyebab dendam kesumat tidak pernah padam. Sebab boleh jadi akar masalah sudah saling berkaitan satu dengan lainnya, bahkan menyangkut hal-hal dasar dalam kehidupan sosial warga masyarakat.

Ketidakadilan dalam penegakan hukum yang diskriminatif dan penguasaan sumber ekonomi yang makin timpang, bisa jadi dua variabel yang menyulut konflik dan dendam. Di bulan puasa ini kita perlu introspeksi diri, bahwa suguhan tontonan yang konsumeristik, permisif, dan hedonis, sementara ada warga lorong yang terjebak kesulitan hidup, tetapi tidak tersentuh akibat hituk-pikuk pemilihan Walikota Makassar. Urusan politik tidak boleh menafikan kesulitan hidup masyarakat, para calon walikota harus memahaminya jika ingin mendapat tempat di hati masyarakat ***


Bugispos.com

Bugispos.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya