Pemkot Jangan Bermimpi Raih WTP Dari BPK RI

BugisPos — Pemerintah kota (Pemkot) Makassar jangan bermimpi akan meraih penilaian wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK RI.

Itu terkait SKPD dijajaran Pemkot Makassar masih bergelut dengan masalah kekeliruan dalam mengelola aset dan anggaran yang dananya datang dari uang rakyat.

Anggota Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Makassar,

Zaenal Beta

diruangankerjanya, di DPRD Makassar, Jumat, 26 Juli, mengatakan bahwa dari tahun ke tahun temuan BPK terhadap APBD Makassar masih berkutat dengan hal klasik, yaitu temuan adanya kejanggalan penggunaan anggaran yang tidak sesuai peruntukannya dan tetap saja diprogramkan melalui APBD.

“Jadi jangan bermimpi pemerintah kota (Pemkot) Makassar akan meraih penilaian wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK RI, jika saja masalah seperti temuan karena adanya kesalahan administrasi pelaporan keuangan yang berbasis kinerja,”seru Zaenal Beta.

Ia menjelaskan, meski belum melihat secara langsung seperti apa temuan BPK RI yang telah dikirim ke koordinator badan anggaran (banggar) DPRD Makassar, selanjutnya akan dibahas dalam tingkat fraksi-fraksi.

Namun, Wakil Ketua Komisi C DPRD Makassar ini mengaku pesimis terhadap pencapaian hasil kerja penilaian versi BPK RI terhadap Pemkot Makassar.

“Jadi secara umum SKPD-SKPD memang harus sangat teliti, terencana dan terukur dalam menyusun sebuah program kerja. Begitu pula halnya dalam melaporkan setiap rincik satuan volume kerja sebab dana yang dipakai adalah, uang rakyat,”tegas Zaenal Beta.

Sementara itu, anggota Fraksi Partai Demokrat, Soewarno Sudirman mengaku tetap mengapresiasi kinerja jajaran SKPD Pemkot Makassar, meski masih terjadi temuan kekeliruan dalam hal pelaporan.

“Harus diakui mulai dari penataan aset yang dipihakketigakan serta pelaporan keuangan berbasis kinerja masih bermasalah, jadi memang perlu perbaikan yang serius untuk kearah yang lebih baik,”tukasnya.(rga)