HTTP Status[404] Errno [0]

Legitimasi KPU Daerah

07 August 2013 02:03
Legitimasi KPU Daerah
  • share facebook - suara.com
  • share twitter - suara.com
  • share google plus - suara.com

Oleh Marwan Mas

UntitledLegitimasi Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) terus saja merosot. Salah satu penyebabnya karena tidak sedikit anggota KPU Daerah yang tidak netral dalam proses pemilihan kepala daerah yang kemudian berujung pada pemecatan atau pemberhentian sementara oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Kasus terakhir pada Rabu (31/7/2013), DKPP menjatuhkan putusan atas pelanggaran Kode Etik anggota KPU Jawa Timur (Jatim) yang diadukan calon pasangan calon Gubernur, Khofifah-Herman.

DKPP menilai KPU Jatim menghilangkan hak konstitusional partai untuk mengusulkan pasangan calon, menghilangkan hak konstitusional seseorang untuk dicalonkan dalam pilkada, dan mengakibatkan pembangunan demokrasi substansial hancur (Kompas, 1/8/2013. Putusan DKPP menambah daftar penyelenggara pemilu yang dinyatakan melanggar kode etik, berpihak, dan diberhentikan. Selama ini, DKPP telah memecat 84 anggota KPUD akibat terbukti melanggar kode etik (MetroTV, 4/7/2013). Realitas ini akan semakin menurunkan tingkat kepercayaan rakyat terhadap kredibilitas penyelenggara pemilu. KPUD di daerah begitu mudah diintervensi oleh kekuasaan dan godaan finansial.

DKPP dalam putusannya mengabulkan sebagian pengaduan pasangan Khofifah-Herman, dan menjatuhkan sanksi peringatan kepada Ketua KPU Jatim, Andry Dewanto. Sedangkan tiga anggota KPU Jatim “diberhentikan sementara”, dan untuk mengefektifkan pelaksanaan pemilihan gubernur Jatim akan dibantu KPU Pusat. Selanjutnya, pasangan Khofifah-Herman ditetapkan menjadi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah Jatim.

Pemberhentian sementara atau pemecatan sejumlah anggota KPUD akan semakin memengaruhi legitimasi penyelenggara pemilu. Padahal, KPUD adalah ujung tombak penyelenggaraan pemilu, baik pemilu legislatif dan presiden 2014, maupun pemilihan kepala daerah. Jika mereka tidak profesional, penakut, apalagi gampang diintervensi oleh kekuasaan di daerah dengan iming-iming finansial atau jabatan setelah selesai masa tugasnya di KPUD, maka nasib demokrasi kita akan terus tergadai. Rakyat juga khawatir pelaksanaan pemilu legislatif 9 April 2014 akan terganggu oleh daftar pemilih sementara (DPS) yang berantakan. Begitu pula, KPU tidak berani mencoret calon anggota legislatif (caleg) yang dilaporkan publik tidak pantas karena diduga terlibat kasus hukum.

Kembali pada kasus anggota KPU Jatim, putusan DKPP sebetulnya juga tidak tegas, kalau tidak dikatakan “putusan banci”. Betapa tidak, tiga anggota KPU Jatim terbukti melanggar kode etik dan tidak profesional dalam bekerja, seharusnya diberi sanksi “pemecatan”. Bukan dengan “pemberhentian sementara” atau teguran karena hal itu bisa menjadi pembelajaran bagi anggota KPUD lainnya agar serius melaksanakan amanah rakyat dan berani menolak intervensi kekuasaan di daerah ***


Bugispos.com

Bugispos.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya