HTTP Status[404] Errno [0]

Dewan Yakin Walkota Makassar Akan Tersangkah Kasus RPH

15 August 2013 04:38
Dewan Yakin Walkota Makassar Akan Tersangkah Kasus RPH
YUGO
  • share facebook - suara.com
  • share twitter - suara.com
  • share google plus - suara.com

BugisPos — Anggota Komisi A DPRD Makasssar membidangi hukum dan pemerintahan, Yusuf Gunco mengatakan, Wali Kota Makassar Ilham Arief Sirajuddin tidak menutup kemungkinan akan menjadi tersangka baru dalam kasus yang menyeret direktur utama (dirut) PD Rumah Potong Hewan (RPH) Sudirman Lanunrung.

Menurut Yugo, pemanggilan Ilham di Polda Sulselbar tidak lepas dari Sudirman yang terlilit kasus korupsi alokasi dana bantuan dari Pemkot Makassar sejak tahun 2006, 2009 dan 2010 lalu.

“Bagi siapa saja yang diberikan surat pemanggilan oleh penyidik, baik itu sebagai saksi untuk dimintai keterangan. Tidak mutlak jadi tersangka, dan tidak menutup kemungkinan akan sebagai tersangka setelah adanya penetapan tersangka.

‘Dari keterangan yang lebih luas yang akan diketahui penyidik melalui saksi yang diberikan pemanggilan,”ujar Yugo yang juga praktisi hukum kepada wartawan di kantor DPRD Makassar,rabu 14/8/2013.

Sementara itu, Busranuddin Baso Tika menegaskan, Sudirman yang berdasarkan audit BPKP Sulsel Nomor LHAI-516/PW21/5/2012 tanggal 31 Juli 2012 merugikan negara sebesar Rp1,3 miliar.

Itu terkait, kata dia, karena pada tahun 2006 lalu, Rumah Potong Hewan (RPH) menerima dana dari Pemkot Makassar sebesar Rp750 juta untuk perbaikan kandang dan pengembangan usaha. Kemudian pada tahun 2009 dan 2010 lalu, RPH kembali menerima dana masing-masing sebesar Rp750 juta untuk pengembangan usaha.

“Dari dana dana tersebut, kemudian diserahkan ke tujuh rekanan RPH, antara lain Aliudin sebesar Rp750 juta, Ahmad Rp 200 juta, Syahrir Rp 259 juta, S Tika Rp568 juta, Arifuddin Rp11 juta, Sofyan Rp102 juta, dan Rizal Rp50 juta.

Hanya saja, mengacu pemeriksaan penyidik, proses pencairan dan pertanggungjawaban bantuan anggaran itu tidak sesuai SK Walikota Makassar No 117 tahun 2006 tentang tata kerja PD RPH Makassar. Jadi bisa saja klausulnya perdata karena utang piutang atau mengarah ke kasus lain sesuai pengembangan penyidik,”terang Ketua PPP Makassar ini.(rga)


Bugispos.com

Bugispos.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya