HTTP Status[404] Errno [0]

KPU Makassar Mengaku Administrasi Kependudukan Masih Bermasalah

15 August 2013 04:37
KPU Makassar Mengaku Administrasi Kependudukan Masih Bermasalah
  • share facebook - suara.com
  • share twitter - suara.com
  • share google plus - suara.com

LOGOKPUBugisPos — Masalah administrasi kependudukan merupakan hal krusial yang berpotensi tidak optimalnya pelaksanaan pemilihan wali kota dan wakil wali kota Makassar 18 September mendatang.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Makassar, Nurmal Idrus mengatakan, untuk meminimalisir masalah administrasi kependudukan yang menjadi masalah utama.

Olehnya itu, sangat dibutuhkan integritas elektoral sistem yang dapat membuat pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) baik itu caleg, pilgub dan pilwali agar jauh lebih baik lagi dari yang sebelumnya.

Ketika ditanya mengenai hal yang perlu diwaspadai terkait data pemilih tetap (DPT) sebelum diverifikasi ulang H-7 pelaksanaan pilwali kota  Makassar.

Ia menyatakan daftar pemilih tetap akam berubah sesuai situasi dan kondisi 7 hari sebelum pencoblosan di tempat pemgutan suara (TPS).

“Pemilih yang tidak mendapatkan undangan, dan tidak tercatat pada daftar pemilih tetap (DPT) diharapkan dapat mendaftarkan diri pada petugas KPPS untuk didata. Mereka yang melaporkan diri harus membawa identitas diri berupa KTP dan kartu keluarga (KK). Selain itu, diperlukan partisipasi aktif dari RT dan RW agar pelaksanaan pilwali dapat lancar dan berkualitas,”Pungkasnya.

Sementara itu, anggota Komisi D DPRD Makassar, Rahman mengaku, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (disdukcapil) beserta dinas terkait mengimbau agar operasi justisi di terminal kedatangan seperti di bandara internasional Sultan Hasanuddin jangan hanya seremonial belaka.

Melainkan hal itu, kata dia, sangat diperlukan aksi tindaklanjut yang bersinergi hingga ke tingkat lapisan bawah seperti RT dan RW sebagaimana lokasi yang akan dituju oleh pendatang ke kota Makassar.

“Memang sangat diperlukan kerja-kerja lintas sektoral yang melibatkan langsung tokoh masyarakat seperti RT dan RW usai adanya operasi justisi oleh Disdukcapil Makassar,”kata Rahman. (rga)


Bugispos.com

Bugispos.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya