HTTP Status[404] Errno [0]

Satpol PP Dilema Hadapi Perda RTRW

31 August 2013 03:01
Satpol PP Dilema Hadapi Perda RTRW
SatpolPP
  • share facebook - suara.com
  • share twitter - suara.com
  • share google plus - suara.com

BugisPos — Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) mengaku sering berada dalam posisi dilematis selaku lembaga pengamanan dan penegakkan atas peraturan daerah (perda).

Masalahnya sering kali ketentuan Perda dilanggar bahkan tak jarang dijabarkan sarat pesan sponsor. Dalam kondisi seperti ini, Satpol PP akhirnya berhadapan dengan publik dan dituding hanya sebagai bemper kepentingan penguasa.

Demikian ditegaskan Kepala Kantor Satpol PP Pemkot Makassar, Alham Arifin ketika dihubungi Jumat, 30 Agustus.

Alham mengatakan, kesalahan penjabaran Perda Tata Ruang yang kini terjadi di kota Makassar pada gilirannya akan menimbulkan konflik.

Ia mengakui Satpol PP sering berada dalam posisi dilematis dalam mengamankan Perda. Sebab pastinya akan berhadapan dengan reaksi publik, sebaliknya jika diam menyikapi pelanggaran dituding membela kepentingan penguasa.

“Selaku penegak dan pengamanan Perda, Satpol PP punya kewenangan mutlak. Untuk itu Satpol PP harus benar-benar profesional dan taat aturan dalam menyikapi permasalahan termasuk dalam kasus pelanggaran tata ruang,”ujarnya.

Dia berharap, untuk mengamankan Perda Tata Ruang Makassar janganlah menerapkan fanatisme kewilayahan, apalagi mencari celah hukum untuk mengamankan pesan-pesan sponsor. Itu terkait dengan penjabaran Perda Tata Ruang hendaknya tetap mengacu aturan di atasnya.

“Kabupaten/kota tidak punya kewenangan mutlak menjabarkan Perda Tata Ruang sesuai seleranya,” tegasnya.

Sementara itu, anggota Komisi C DPRD Makassar, Nelson M Kamisi mengaku, lemahnya Satpol-PP mengawal perda tata ruang selama ini, sebelum perda RTRW baru yang belum ditetapkan oleh DPRD Makassar karena belum bersinerginya satu sama lain SKPD beserta masyarakat menjalankan fungsi dari RTRW itu sendiri.

“Padahal, jika sejak dulu RTRW kita terkawal dengan baik melalui pengawasan, sebelum disahkannya perda RTRW yang baru. Mungkin cerminan tata ruang dan wilayah kota Makassar tak akan semrawut dengan sejumlah masalah sosialnya seperti sekarang ini,”kata Nelson M Kammisi.(rga)


Bugispos.com

Bugispos.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya