HTTP Status[404] Errno [0]

Ancaman Mahar Politik

03 October 2013 04:21
Ancaman Mahar Politik
  • share facebook - suara.com
  • share twitter - suara.com
  • share google plus - suara.com

Oleh : Marwan Mas

UntitledSkandal Ahmad Fathanah dalam dugaan suap impor daging sapi di Kementerian Pertanian yang mengungkap praktik pemberian “mahar politik” dalam pemilihan kepala daerah (pemilukada), bukan isapan jempol. Dalam Editorial Koran Tempo (23/9/2013) diurai fakta sidang pengadilan tindak pidana korupsi (tipikor), bahwa salah satu calon gubernur Sulawesi Selatan pada tahun 2012, memberikan dana sebesar Rp8 miliar kepada PKS dan Rp2,5 miliar buat Partai Hanura sebagai biaya pencalonan.

Fenomena mahar politik yang selama ini hanya gunjingan di ruang publik, pada akhirnya terungkap dalam sidang pengadilan. Untuk menjadi kepala daerah bukan hanya membuat politik berbiaya tinggi, kebiasaan buruk ini juga bisa memengaruhi kredibilitas pemilukada langsung. Ada dugaan terdakwa Ahmad Fathanah mengatur pencalonan salah satu calon Gubernur Sulawesi Selatan.

Apa yang terungkap dalam sidang pengadilan merupakan “fakta hukum” yang terurai begitu terang benderang sehingga sulit dibantah. Meski belum ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap, tetapi fakta hukum itu menunjukkan bahwa terdakwa suap impor daging sapi itu ikut mengatur pencalonan kepala daerah. Dalam bahasa prokem di kalangan masyarakat acapkali disebut sebagai “broker pemilukada”.

Gratifikasi

Ada yang menyebut tidak semua calon kepala daerah yang diusung parpol membayar uang mahar sebagai pembuka pintu. Tetapi adanya fakta hukum membuat publik semakin yakin bahwa mahar politik akan merusak tatanan demokrasi. Apabila dihitung secara nominal, demokrasi di negeri ini sepertinya paling mahal di dunia. Hampir semua kegiatan pemilihan langsung butuh uang besar, termasuk menyiapkan biaya untuk menggugat hasil penghitungan suara KPU Daerah ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Dalam dokumen yang terungkap di sidang pengadilan, Fathanah juga diduga menjajakan rekomendasi parpol di sejumlah Pemilukada. Praktik negatif ini termasuk “gratifikasi” seperti dimaksud dalam Pasal 12B UU Nomor 20/2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa “Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang bertentangan dengan kewajibannya atau tugasnya…”.

Penjelasan pasal tersebut menegaskan, “gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Mantan Presiden PKS yang juga jadi tersangka saat itu anggota DPR dan termasuk “penyelenggara negara”. Tanpa bermaksud mengabaikan asas “praduga tak bersalah”, kasus ini bisa menjadi pelajaran berharga dalam penyelenggaraan demokrasi di negeri ini.

Penyelenggara negara dijelaskan dalam Pasa 1 butit-1 UU Nomor 28/1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, yaitu pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara. Ketertarikan calon kepala daerah memberi uang mahar kepada parpol, boleh jadi sebagai pilihan terpaksa untuk memperoleh tiket pencalonan.

Gratifikasi merupakan salah satu model korupsi yang bentuknya suap dalam arti luas, tetapi khusus ditujukan kepada pegawai negeri dan penyelenggara negara. Ancaman hukumannya cukup tinggi, yaitu pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun, dan denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar.

Dalam Editorial Koran Tempo juga dijelaskan, bahwa publik tentu mempertanyakan dari mana duit untuk mahar politik. Apakah uang pribadi, dana partai, atau fulus dari sponsor. Olehnaya itu, KPK sepatutnya menyelidiki soal ini, apalagi dugaan pencucian uang yang juga didakwakan terhadap Fathanah memungkinkan penelusuran asal-usul semua dana yang diterimanya. Kita menanti sejauhmana mahar politik yang mengancam dan merusak tatanan demokrasi diungkap dan dibawa ke Pengadilan Tipikor.

Perlu Ketegasan

Ternyata politik biaya tinggi sudah sangat sistematis dan harus segera dihentikan. Ini merupakan ancaman serius karena akan merusak demokrasi yang selalu didengungkan sebagai proses terbaik dalam memilih wakil rakyat dan calon pemimpin. Pungutan mahar akan menutup peluang terpilihnya pemimpin daerah yang bisa menjadi panutan bagi rakyat. Malah hanya menjaring calon yang punya finasial atau memiliki sponsor yang juga tidak gratis karena akan dibayar dengan proyek.

Kiranya perlu memotivasi parpol agar tidak membebani calon pemimpin dengan uang mahar. Seharusnya lebih mengedepankan integritas, profesionalitas, dan elektabilitas calon. Calon kelapa daerah harus punya standar dan diyakini mampu melaksanakan amanah rakyat. Kalau dari awal harus mengeluarkan dana besar, maka saat terpilih dipastikan akan berupaya mengembalikan uang yang dikeluarkan dengan cara yang tidak benar ***

Mungkin ada yang menilai terlalu “idealis” karena tidak membaca realitas politik yang serba pragmatis. Tetapi kalau kita tidak segera berbenah diri, calon pemimpin ke depan akan selalu jadi objek pemilukada yang ujung-ujungnya merugikan rakyat. Malah hampir semua pemilukada selalu berakhir di MK. Meski hal itu sebagai hak hukum, tetapi rakyat sudah mulai muak dengan perselisihan yang hanya menimbulkan luka.

Pemerintah dan DPR perlu memikirkan untuk menyetop praktik politik mahar. Harus ada peraturan yang tegas bahwa calon pemimpin seperti presiden dan kepala daerah didiskualifikasi dari pencalonan, jika terbukti memberikan mahar kepada parpol untuk memperoleh dukungan. Tanpa ketegasan dalam peraturan perundang-undangan, broker politik dan permainan uang akan terus menghantui demokrasi kita.(*)

Marwan Mas adalah Guru Besar Ilmu Hukum Universitas 45,


Bugispos.com

Bugispos.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya