HTTP Status[404] Errno [0]

Mengapa Jokowi Tunjuk Tito Calon Kapolri ?

15 June 2016 23:59
Mengapa Jokowi Tunjuk Tito Calon Kapolri ?
Komjen Pol Tito Karnavian
  • share facebook - suara.com
  • share twitter - suara.com
  • share google plus - suara.com

BugisPos — Langkah Presiden Joko Widodo mengajukan Komjen Pol Tito Karnavian sebagai calon tunggal Kapolri menggantikan Jenderal Pol Badrodin Haiti yang bakal segera pensiun, dinilai langkah cerdas dan sangat strategis.

“Pilihan Presiden Jokowi merupakan langkah cerdas dan strategis, mengakomodasi harapan publik terkait profesionalisme di tubuh Polri,” ujar pendiri relawan Arus Bawah Jokowi (ABJ), Michael Umbas, Rabu (15/6).

Michael mengemukakan pendapatnya, karena Tito lulusan terbaik Akpol 1987. Pria yang kini menjabat Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) tersebut juga merupakan jebolan Exeter University Inggris, Massey University Auckland Selandia Baru dan peraih PhD di Rajaratnam School of International Studies, Nanyang Technological University, Singapura.

“Tito diharapkan mampu melakukan terobosan internal untuk berbagai agenda institusional penegakan hukum yang penting. Seperti korupsi, terorisme dan narkoba,” ujarnya dikutip jpnn

Menurut Michael, presiden tentu tidak asal pilih. Apalagi Tito juga memiliki visi yang sejalan dengan konsep Nawacita. Yaitu, menjadikan polisi dekat dengan rakyat dan semakin dicintai rakyat.

“Harapan rakyat yang besar terhadap institusi polri sebagai penegak hukum harus dimulai dengan kepemimpinan yang kuat dan transformatif dan presiden melihat itu ada dalam sosok Tito,” ujar penulis buku ‘Solusi Jokowi’ ini.‎

Uji Rasionalitas Penunjukan Tito

Anggota Komisi III DPR Didik Mukrianto ikut menanggapi soal penunjukkan Komjen Tito Karnavian sebagai calon tunggal Kapolri. Presiden Jokowi menunjuk Tito yang relatif muda sebagai calon Kapolri karena tercatat sebagai lulusan Akademi Kepolisian tahun 1987.

“Secara angkatan, Komjen Tito relatif muda karena lulusan Akademi Kepolisian 1987. Akibatnya, terjadi lompatan jenjang empat angkatan,” kata Didik di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (15/6).

Hal itu terjadi, menurut politikus Partai Demokrat ini karena konstitusi memberikan hak prerogatif kepada presiden untuk melakukan itu.

“Tinggal presiden mempertimbangkan seluruh masukan dari Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi (Wanjakti) Polri dan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas),” ujarnya.

Penggunaan hak prerogatif oleh presiden ujarnya, nanti akan diuji rasionalitasnya. Terutama untuk menjawab, kenapa presiden memilih calon Kapolri dari lulusan Akademi Kepolisian 1987?

“Apakah ini terbaik dan punya kemanfaatan lebih, ini kita eksplorer di DPR,” tegasnya.

Sesuai dengan kewenangannya kata wakil rakyat dari daerah pemilihan Jawa Timur IX itu, DPR tinggal melaksanakan feet and proper test untuk memastikan apakah yang diajukan presiden itu kader terbaik di Polri mengingat tugasnya makin berat.

“Masyarakat nantinya akan lihat bagaimana feet and proper test tersebut berlangsung, karena penilaian publik akan jadi salah satu pertimbangan bagi DPR untuk setuju atau tidak,” katanya (*)


Bugispos.com

Bugispos.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya