HTTP Status[404] Errno [0]

Walikota Belum pi Natahu Perda Apa Saja yang Dihapus

15 June 2016 22:52
Walikota Belum pi Natahu Perda Apa Saja yang Dihapus
Danny Pomanto
  • share facebook - suara.com
  • share twitter - suara.com
  • share google plus - suara.com

BugisPos — Â Pemerintah Kota Makassar masih menunggu sosialisasi dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mengenai peraturan daerah (Perda) yang telah dihapus sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat.
“Saya belum tahu Perda apa saja yang akan dan telah dihapus itu. Yang saya tahu memang ada sekitar 3 ribu lebih Perda yang akan dihapus dan di Sulsel juga sekitar puluhan, Makassar belum kita tahu,” ujar Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto di Makassar, Selasa 14/6/16

Dia mengatakan, jika nantinya ada Perda Makassar yang memang bertentangan dengan pemerintah pusat maupun setingkat diatasnya, maka pasti akan ditindaklanjuti oleh Bagian Hukum Pemkot.

Namun hingga saat ini, pihaknya masih menunggu dulu peraturan daerah apa saja yang telah dihapus oleh pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi Sulsel.

“Kita tunggu saja karena kan di provinsi sudah ada yang dihapus juga dan itu baru mau disosialisasikan sama pemerintah kabupaten dan pemerintah kota,” katanya dikutip antara

Penghapusan sekitar 3.143 peraturan daerah itu karena dianggap bermasalah lantaran seringkali menimbulkan perbedaan pendapat antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat.

Dalam Perda tersebut juga ada beberapa yang bertolak belakang dengan nilai toleransi keberagaman di Indonesia. Karenanya agar polemik itu tidak terulang salah satunya adalah menghapus Perda yang bermasalah.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah membatalkan 31 peraturan daerah penghambat investasi di kabupaten dan kota di daerah ini karena dianggap bertentangan.

“Perda tersebut dibatalkan karena berdasarkan hasil evaluasi dinilai menghambat investasi,” kata Kepala Biro Hukum Pemerintah Provinsi Sulsel, Luthfi Natsir (*)

Menurut dia, perda yang dibatalkan tersebut sudah ditandatangani Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah.

“Langkah selanjutnya, kami akan menyosialisasikan pembatalan perda-perda tersebut ke pemerintah kabupaten/kota masing-masing,” jelas Luthfi.

Selain itu, pihaknya juga tengah mengkaji perda terkait urusan kabupaten/kota yang ditarik ke provinsi seperti pengambilalihan wewenang SMA, ESDM dan kehutanan.


Bugispos.com

Bugispos.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya