HTTP Status[404] Errno [0]

Saatnya Memanfaatkan Pengampunan Pajak

17 July 2016 23:41
Saatnya Memanfaatkan Pengampunan Pajak
  • share facebook - suara.com
  • share twitter - suara.com
  • share google plus - suara.com

BugisPos — Mulai Senin 18 Juli 2016, para wajib pajak bisa memanfaatkan program tax amnesty dengan mengajukan surat permohonan pengampunan pajak.
Penerapan program tax amnesty di Indonesia bukanlah kali yang pertama, sesungguhnya Negara ini melakukannya pada 1965 dan 1984. Namun, pada tahun-tahun itu program tersebut gagal karena alasan politik dan beberapa alasan lain. Adapun alasan lain yakni wajib pajak yang diharapkan mengikuti program tax amnesty ternyata tidak begitu merespons kebijakan ini.

Kemudian, penerapan kebijakan tidak diikuti dengan reformasi sistem administrasi perpajakan secara terpadu dan menyeluruh dan minimnya keterbukaan dan peningkatan akses informasi ke masyarakat, termasuk sistem kontrol dari Direktorat Jenderal Pajak.

” Agar kejadian tersebut tidak terulang, jauh-jauh hari pemerintah sudah melalukan sosialisasi kepada wajib pajak terutama pengusaha. Presiden Jokowi bahkan turun langsung dalam melakukan sosialisasi. Dia mengimbau seluruh wajib pajak termasuk para pengusaha untuk memanfaatkan berbagai keuntungan yang ditawarkan program amnesti pajak.

”Pada 1964 kita gagal menerapkan tax amnesty karena ada peristiwa 1965. Pada 1984 juga tidak berhasil karena saat ini pajak adalah pelengkap APBN. Sekarang ini kondisi politik stabil sehingga inilah momentum saya pakai untuk memanfaatkan amnesti pajak ini,” jelas Jokowi.

Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro menguraikan berbagai keuntungan wajib pajak yang mengikuti program pengampunan pajak (tax amnesty). Setidaknya ada enam keuntungan yang diperoleh peserta program tersebut.

Pertama, penghapusan pajak yang seharusnya terutang. Kedua, wajib pajak tidak akan dikenai sanksi administrasi dan sanksi pidana perpajakan. Ketiga , tidak akan dilakukan pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan. Keempat, penghentian proses pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan. Kelima , jaminan rahasia data pengampunan pajak yang nanti tidak dapat dijadikan dasar penyelidikan dan penyidikan tindak pidana apa pun. Keenam, pembebasan pajak penghasilan (PPh) untuk balik nama harta tambahan.

Dihubungi terpisah, anggota Komisi XI DPR Willgo Zainar mengatakan, program ini kesempatan bagi wajib pajak perorangan atau badan yang belum melaporkan atau melaporkan sebagian hartanya pada SPPT sebelumnya. Kalau dalam kondisi normal, ada harta yang belum dilaporkan, denda minimalnya 30%. Tetapi, selama program ini cukup membayar tebusan di kisaran 2%-6% saja sesuai dengan waktunya.

Dari uang tebusan tersebut, dia berharap, memberikan pendapatan negara sekitar Rp165 triliun. Hal itu bermanfaat untuk mengurangi defisit anggaran belanja sekitar Rp300 triliun. Ini telah dimasukkan dalam postur APBNP 2016.

”Selain itu, diharapkan masuknya dana repatriasi ke Indonesia sekitar Rp1.000 triliun untuk menggerakkan perekonomian dan investasi yang bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional dan menyerap lapangan kerja. Deklarasi aset diharapkan sekitar Rp3.000 – 4.000 triliun. Juga perluasan basis pajak baik secara subjek dan objek pajaknya,” paparnya.

Sementara itu, Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan P Roeslan menyambut baik kebijakan pemerintah terkait pengampunan pajak (tax amnesty). ”Kalau dari Kadin, kami sudah menyosialisasikan jauh-jauh hari kepada teman-teman di Kadin dan justru kita sudah memberikan masukan juga kepada kementerian terkait. Mudah-mudahan responsnya positif,” jelasnya.

Rosan mengatakan, banyak pelaku usaha akan mendeklarasikan aset-aset mereka di luar negeri. Sulit untuk memenuhi target dana repatriasi yang dipatok pemerintah mengingat data yang dipegang pelaku usaha kebanyakan berupa properti dan obligasi.

”Kalau declare, ya pasti declare, tapi kalau diharapkan dananya balik ke sini, itu mungkin enggak bisa semuanya. Karena banyak aset juga di sana, untuk properti atau investasi dalam bentuk perusahaan, dan lainnya. Diharapkan kembali dalam bentuk cash agak sulit,” jelasnya.

Rosan melanjutkan, Kadin memandang dana repatriasi dari target pemerintah terlalu agresif. ”Kadin melihatnya target pemerintah terlalu agresif. Declare ada, tapi ya cukup agresif,” ungkapnya. (sindo/hermansah)


Bugispos.com

Bugispos.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya