HTTP Status[404] Errno [0]

Matemija, Digugat ki Seleksi Anggota KPI

19 July 2016 01:45
Matemija, Digugat ki Seleksi Anggota KPI
illustrasi
  • share facebook - suara.com
  • share twitter - suara.com
  • share google plus - suara.com

BugisPos — Â Seorang akademisi di Makassar, Alem Febri Sonni ikut melayangkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait seleksi anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat periode 2016-2019 karena dianggap mengancam demokrasi.
“Ada beberapa teman di Makassar kemudian bergabung dengan teman-teman lainnya yang berasal dari daerah lain di Indonesia seperti Pulau Jawa ikut menggugat proses itu ke MK,” ujarnya di Makassar dikutip antara, Senin 18/7/16

Alem Febri Sonni mengatakan, gugatan bersama beberapa rekannya baik secara individu maupun secara kelembagaan organisasi kemasyarakatan (ormas) seperti Majelis Sinergi Kalam (Masika), Ikatan Cendekiawan Muslim Sulawesi Selatan serta praktisi hukum lainnya.

Ia menyebutkan, seleksi KPI diserahkan oleh DPR kepada pemerintah dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) untuk membentuk panita pelaksana.

Menurut dia, dengan menyerahkan pansel KPI kepada pemerintah selain melanggar Undang Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran juga mengancam posisi KPI sebagai lembaga negara independen yang merupakan perwakilan masyarakat.

Hal ini mengancam sistem demokrasi dan kemerdekaan pers. “Dominasi pemerintah berpotensi menghasilkan pengawas penyiaran yang terkooptasi oleh kepentingan kekuasaan terhadap pers apalagi terdapat lembaga penyiaran yang dimiliki oleh pemimpin partai yang berkoalisi dengan pemerintah,” katanya.

Penggugat dari Makassar ini juga bergabung dengan penggugat dari Sidoarjo, Jawa Timur, Fajar A Isnugroho, yang menyebut seleksi KPI membahayakan fungsi pers sebagai penjaga pilar keempat demokrasi.

Gugatan yang dimasukan ke Mahkamah Konstitusi pada Senin, 18 Juli 2016 itu menilai pansel telah melanggar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran pasal 61 (2) dengan melakukan penafsiran yang berbeda dan bertentangan dengan UUD 1945.

Di dalam Pasal 61 (2) UU Penyiaran, disebutkan keterlibatan pemerintah dalam menentukan calon anggota KPI dilakukan hanya pada saat pertama kali dibentuk. Penafsiran yang berbeda yang dilakukan pansel KPI terkait hal ini merupakan salah satu pelanggaran yang dilakukan oleh pansel KPI.

Selain itu, dalam pasal 10 (1) UU Penyiaran telah disebutkan mengenai persyaratan mengenai calon anggota KPI Pusat bahwa syarat calon anggota KPI Pusat tidak dibatasi oleh usia serta didukung oleh usulan masyarakat.

Akan tetapi Pansel KPI melakukan tafsir yang berbeda dengan mensyaratkan usia minimal 30 tahun dan tidak menjadikan persyaratan usulan masyarakat dalam proses seleksi.

Hal ini sangat diskriminatif terhadap warga negara karena tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Sebagaimana yang diatur Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 bahwa pembatasan hak asasi seseorang hanya dapat dilakukan dengan undang-undang.

Melalui gugatan ini, pemohon mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim Konstitusi untuk memberikan tafsir yang tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan melarang adanya tafsir yang berbeda terhadap Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 61 ayat (2) UU Penyiaran.


Bugispos.com

Bugispos.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya