HTTP Status[404] Errno [0]

Dua Bos Koperasi Dijebloskan mi ke Penjara

22 July 2016 00:25
Dua Bos Koperasi Dijebloskan mi ke Penjara
Salahuddin
  • share facebook - suara.com
  • share twitter - suara.com
  • share google plus - suara.com

BugisPos — Â Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan menahan dua kepala Koperasi Simpan Pinjam (KSP) terkait dugaan korupsi dana bergulir di Kota Makassar pada 2014.
“Ada dua kepala koperasi yang sudah diperiksa penyidik sebagai tersangka kemudian dimasukkan dalam sel tahanan,” ujar Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sulsel, Salahuddin di Makassar dikutip antara, Kamis 21/7/16

Dua tersangka itu adalah GW dan SR. Keduanya dijadikan tersangka setelah penyidik melakukan pemeriksaan secara maraton sejak Kamis siang hingga malam.

Usai diperiksa oleh tim penyidik, keduanya ditahan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Makassar untuk 20 hari ke depan.

Alasan lainnya dari penahanan itu karena penyidik mengkhawatirkan tersangka melarikan diri, menghilangkan barang bukti dan mengulang kembali perbuatannya.

“Keduanya kita tahan guna mempermudah proses penyidikan kasus ini. Penahanan itu sudah memenuhi unsur subjektif dan objektifnya perkara ini,” tandasnya.

Dalam penyelidikan kasus ini sudah ada beberapa koperasi yang telah dimintai keterangannya soal penyaluran dana bergulir. Beberapa koperasi penerima dana bergulir diduga tidak dilakukan verifikasi.

Karena berdasarkan hasil temuan, ada beberapa koperasi penerima dana manfaat diduga sengaja didirikan hanya untuk menerima dana bantuan tersebut.

Dana rata-rata yang diterima oleh Koperasi UMKM nilainya bervariatif, bahkan ada koperasi yang menerima bantuan hingga nilai maksimal yakni Rp25 miliar. Koperasi tersebut diduga tidak aktif, tapi tetap diberikan bantuan.

Kejaksaan menduga ada oknum dari Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar yang membantu sehingga koperasi itu memperoleh bantuan, meski tidak memenuhi standar prosedur kelayakan.

Selain itu, diduga terjadi perubahan status koperasi dari tidak aktif menjadi aktif tanpa melalui prosedur seperti rapat pengurus koperasi.

Berdasarkan hasil audit investigasi dari Badan Pengawasan Pembangunan dan Keuangan (BPKP) Sulawesi Selatan, diduga kerugian negara mencapai Rp916 juta (*)


Bugispos.com

Bugispos.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya