HTTP Status[404] Errno [0]

Nabilang Walikota Nikah Massal ini Permudah Buku Nikah

04 August 2016 00:34
Nabilang Walikota Nikah Massal ini Permudah Buku Nikah
Walikota hadiri nikah massal
  • share facebook - suara.com
  • share twitter - suara.com
  • share google plus - suara.com

BugisPos — Dinas Sosial Kota Makassar menggelar pelayanan terpadu isbat nikah, buku nikah, dan akte kelahiran bagi 300 penyandang masalah kesejahteraan sosial, Rabu, (3/08) di Aula SMKN 5 Makassar.

Isbat nikah untuk mendapatkan akta nikah sebagai bukti sahnya perkawinan didasarkan pada Undang – Undang No. I Tahun 1974 Pasal 2 Ayat (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing – masing agamanya dan kepercayaannya itu. (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dasar hukum lainnya dijumpai pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 Ayat (1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. (2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama. (3) Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan : (a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian. (b) Hilangnya Akta Nikah. (c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan. (d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang undang No I Tahun 1974, dan (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak memiliki halangan perkawinan menurut Undang-undang No. I Tahun 1974.

Walikota Makassar, Mohammad Ramdhan ‘Danny’ Pomanto saat menghadiri isbat nikah menyampaikan kegiatan yang digelar Dinas Sosial kota Makassar dapat mempermudah masyarakat memiliki Akta Nikah (Buku Nikah).

Hal ini juga penting bagi pemerintah untuk merapikan data kependudukan karena tanpa Akta Nikah, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tidak dapat menerbitkan Akta Kelahiran yang digunakan sebagai dasar untuk pengurusan KTP.

“Administrasi Buku Nikah induk semua surat – surat (administrasi kependudukan). Jika administrasi kependudukan warga kita lengkap maka program pemerintah baik kota maupun pusat dapat diakses oleh warga,” ungkap Danny.

Ia mencontohkan layanan BPJS, Raskin, PKH, dan KAM segelintir program yang dapat dinikmati berbekal administrasi kependudukan semisal KTP. Sidang Isbat yang dihelat Dinas Sosial lanjut Danny membuka kesempatan bagi pemerintah kota untuk membenahi, dan merapikan data kependudukan.

Kepala Dinas Sosial Kota Makassar, Mukhtar Tahir menyebutkan 300 pasangan yang mengikuti sidang isbat hari ini akan disertakan pada nikah massal yang dihelat 6 Agustus nanti di pantai Losari.

“300 pasangan yang mengikuti sidang Isbat berasal dari 14 kecamatan. Hari ini diisbat 150 pasangan dari 7 kecamatan, Manggala, Tallo, Tamalanrea, Makassar, Panakkukang, Biringkanayya, dan Rappocini. Besok dilanjutkan 7 kecamatan lagi, Mariso, Bontoala, Wajo, Ujung Tanah, Tamalate, Ujung Pandang, dan Mamajang,” papar Mukhtar.

Dari 300 pasangan tersebut, 18 pasangan berasal dari Kecamatan Makassar, 37 dari Biringkanaya, 12 asal Manggala, 23 dari Mariso, dan Panakkukang, 10 pasangan dari Bontoala, dan Wajo serta 22 pasangan dari Rappocini.

Sementara kecamatan Tallo paling dominan yakni 51 pasangan sedangkan Kecamatan Tamalanrea, dan Ujung Tanah 24 pasangan, Kecamatan Tamalate sebanyak 35 pasangan, Kecamatan Ujung Pandang hanya 1 pasangan, dan Kecamatan Mamajang sebanyak 9 pasangan. r/una


Bugispos.com

Bugispos.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya