HTTP Status[404] Errno [0]

Negara Gagal Lindungi Alif Syahdan

16 September 2016 01:09
Negara Gagal Lindungi Alif Syahdan
M.Alif Syahdan
  • share facebook - suara.com
  • share twitter - suara.com
  • share google plus - suara.com

BugisPos – Memandang bahwa tim pengacara yang mendampingi siswa M.Alif Syahdan yang didakwa menganiaya gurunya, dimana Alif gagal mendapatkan perlindungan dari negara, maka tim pengacara Alif, yakni KOALISI ANTI KEKERASAN TERHADAP ANAK

LBH APIK Makassar (Rosmiati Sain), LBH Makassar (Haswandi Andi Mas)
dan Yayasan LBH Makassar (Adnan Buyung Azis) melayangkan release ke sejumlah media 14 September 2016

Dalam pres releasenya diungkapkan, bahwa dalam konstitusi dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta pelindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia. Kepentingan terbaik bagi anak adalah prinsip pelindungan hukum terhadap Anak yang diatur dalam Konvensi Hak-hak Anak (Convention on the Rights of the Child) yang telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak).

Sementara dalam perlndungan hukum oleh negara, Anak yang Berhadapan dengan hukum diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Substansi yang paling mendasar dalam Undang-Undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai Diversi dengan pendekatan Restorative Justice, pengalihan dari proses formal (pengadilan) ke non formal (diluar persidangan ) yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan Anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) dan diharapkan Anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.

Kasus Anak Berhadapan, akhir-akhir ini marak terjadi. Seperti Kasus Alif Syahdan beberapa pekan terakhir yang heboh menjadi perbincangan. Kasus M. Alif Syahdan bin Adnan (sebagai Pelaku) yang melakukan kekerasan terhadap Drs. Dasrul bin Rusli (sebagai Korban) yang kini sudah dilimpahkan ke Pengadilan sekalipun gagal dilakukan upaya diversi di tahapan sebelumnya. Saat ini kasus tersebut menjadi perbincangan dibeberapa media baik cetak maupun elektronik karena kasus tersebut gagal didiversi sekalipun sebelumnya sudah ada kesepakatan dimana korban telah memaafkan pelaku dengan ikhlas tanpa tekanan dan meminta agar anak tersebut dikembalikan ke orang tuanya untuk dibina. Oleh karena penetapan diversi ditunda 2 (dua) hari oleh Hakim untuk merapikan hasil kesepakatan tersebut, ternyata selang 2 (dua) hari tersebut hasil kesepakatan tersebut mentah/gagal kembali dan dari berbagai pihak menekankan supaya kesepakatan tersebut ditambahkan 2 item menjadi :

A. Kesepakatan hasil diversi awal di Pengadilan pada proses Diversi antara lain :

1. Korban memaafkan pelaku,
2. Korban dikembalikan ke orang tuanya.

B. Tambahan kesepakatan setelah ditunda sidang :
Mencabut laparan Alif/keluarga di Polisi.
Membina dan menempatkan Alif di LPKSA Salodong selama 2 tahun.

Selanjutya seluruh kesepakatan pada point A dan B gagal dan kemudian dilakukan Diversi yang ketiga dan lagi-lagi gagal oleh karena ada divesi ketiga Korban (Dasrul) hanya memaafkan Alif akan tetapi tetapi proses hukum tetap dilanjutkan. Dengan proses yang demikian maka diversi dianggap Gagal dan sebagai konsekuensi Kasus tersebut harus dilanjutkan (Sidang).

Jika dilihat dari proses dan hasil diversi yang demikian ada beberapa hal yang menjadi catatan dari tim koalisi :
Hakim Diversi seharusnya tidak serta merta menunda selama 2 (dua) hari dari kesepakatan kesepakatan yang telah disepakati seharusnya, pada saat itu harus dibuat penetapan diversi sehingga mengikat kedua bela pihak. Pemberian waktu 2 (dua) hari pasca diversi pertama, setidaknya telah mempengaruhi pemikiran korban yang tentunya banyak dipengaruhi oleh orang-orang (intervensi) yang tidak menghendaki adanya proses diversi antara pelaku dan korban.

Upaya dari keinginan dari korban dalam hal ini Drs. Dasrul bin Rusli terkait penambahan usulan kesepakatan tentunya juga telah keliru dan sangat disesalkan oleh karena dengan usulan dari kesepakatan awal saja (poin A) telah menempatkan M. Alif (anak) sebagai orang yang bersalah terhadap korban kemudian menyuruh M. Alif (anak) untuk mencabut laporan polisi (poin B) justru menempatkan M.Alif sebagai orang yang bersalah untuk kedua kalinya. Selanjutnya M.Alif (anak) harus mendapatkan hukuman untuk ditempatkan di LPKSA Salodong selama 2 (dua) tahun tanpa harus diproses secara hukum.

Bahwa berdasarkan point 1 dan 2 disimpulkan jika M. Alif Syahdan telah menjadi korban dari bagian dari sistem diversi yang salah dan kemudian meskipun M. Alif adalah pelaku namun setidaknya M. Alif telah menjadi korban kembali dari tawaran mediasi dari Korban Drs. Dasrul bin Rusli, sehingga benar idiom yang mengatakan TIDAK ADA GURU YANG SALAH DALAM MENDIDIK MENSKIPUN ITU DILAKUKAN DENGAN KEKERASAN YANG BERSALAH ADALAH ANAK / MURID. Ini berarti masih minimnya perspektif yang dimiliki oleh penegak hukum terhadap anak dalam menangani kasus-kasus Anak Berhadapan dengan Hukum, juga orang tua dan guru dalam melihat anak sebagai pelaku sehingga dalam penanganannya masih tergantung pada situasi dan kondisi sekitar yang lebih cenderung mengesampingkan prinsip kepentingan terbaik bagi Anak kedepan.

Bahwa jika memandang perkembangan terakhir dari hasil diversi, dimana korban (Dasrul) sepakat memaafkan M. Alif Syahdan (pelaku) tetapi proses hukum tetap dilanjutkan dan Hakim melanjutkan Sidang dengan Pembacaan Dakwaan. Hal ini dapat disimpulkan bahwa seorang Guru-pun masih mengesampingkan kepentingan terbaik anak dan kecenderungannya menghukum dan memberikan penjeraan pada anak dan membiarkan anak tidak mendapatkan hak atas pendidikan, padahal kewajiban Negara (pemerintah) yang seharusnya memberikan pemenuhan hak atas pendidikan anak. Memberikan penjeraan bukan diperuntukan bagi anak. .Anak harus diberi pembinaan yang bersifat positif hingga tidak melakukan pelanggaran dan kejahatan. Dan justru penjeraan akan berdampak buruk (negatif) terhadap tumbuh kembangnya anak.

Oleh karena itu, Tim pendamping Hukum yang terdiri dari LBH APIK Makassar, LBH Makassar, YLBHM menyatakan :

Negara gagal memberikan perlindungan terhadap anak khususnya Anak yang berhadapan dengan Hukum.
Negara-pun gagal dalam memberikan pemenuhan hak atas pendidikan anak yang berhadapan dengan hukum.

Aparat Penegak Hukum harus tegas dan profesional dalam menangani kasus anak khususnya dalam mengambil keputusan.
Mengedepan Upaya Diversi dengan pendekatan Restorative Justice dalam penanganan kasus Anak Berhadapan dengan Hukum sebagai amanah dari UU Sistem Peradilan Pidana Anak.

Demikian Pers Release kami dalam rangka merespon penanggulangan kasus Anak Berhadapan dengan Hukum (*)


Bugispos.com

Bugispos.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya