HTTP Status[404] Errno [0]

Mendagri Perintahkan Perda LAD Dibatalkan

19 September 2016 04:57
Mendagri Perintahkan Perda LAD Dibatalkan
Mendagri Perintahkan Perda LAD Dibatalkan
  • share facebook - suara.com
  • share twitter - suara.com
  • share google plus - suara.com

BugisPos – Ribut-ribut soal Perda Lembaga Adat Daerah (LAD), akhirnya Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum, Soedarmo, menyatakan jika Perda LAD Gowa No 5 tahun 2016 tersebut harus dibatalkan.

Hal itu disampaikan secara tegas oleh Dirjen Politik dan Pemerintah Umum, Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) Soedarmo, melalui siaran persnya, Sabtu (17/9/2016).

Dalam pernyataannya itu, Soedarmo memerintahkan agar pihak Pemprov Sulsel segera membatalkan Perda LAD tersebut dalam jangka waktu dua sampai tiga pekan ke depan, sejak masuknya surat dari keluarga Kerajaan Gowa.

Dan jika Pemprov Sulsel tidak mrmbatalkannya, maka menurut Soedarmono pihak Kementerian yang akan langsung membatalkannya. Soedarmono mengaku prihatin dan menganggap dalam Perda LAD tersebut ada yang aneh.

Dia meminta agar pemangku atau pihak keturunan keluarga Kerajaan Gowa segera bersurat kepada Gubernur Sulsel memohon pembatalan Perda LAD.

Menurut Soedarmo, perda di tingkat kabupaten/kota mesti melalui pemerintah provinsi. Namun, jika Pemprov Sulsel tidak bisa menyelesaikannya, maka pihak Kemendagri akan mengambil alih persoalan yang lagi bergejolak di Kabupaten Gowa ini.

“Saat ini kita mau mempelajari dulu dokumen yang diberikan. Sambil pengacaranya juga jalan untuk tindakan lain yang dipersoalkan. Kemudian menunggu juga pihak keluarga kerajaan bersurat ke gubernur untuk pembatalan. Nanti dilihat bagaimana sikap gubernur, bagaimana langkah gubernur,” tegas dirjen.

Menangfapi perintah Mendagri ini, ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Gowa yang juga Anggota Pansus Perda LAD, Asriadi Arasy menyikapi positif permintaan pihak Kemendagri ke pihak Pemprov Sulsel terkait pembatalan Perda LAD Gowa.

Asriady mengatakan, Kemendagri berhak memerintahkan agar Perda LAD tersebut dibatalkan dengan berbagai pertimbangan, apalagi jika masalah ini bisa memicu terjadinya konflik horizontal yang berdampak pada masyarakat.

Hanya saja, menurut dia, agar masalah ini tetap mendapat solusi dengan mengajak pihak pemerintah dan keturunan keluarga-kerajaan duduk bersama, agar perda tersebut tetap diterapkan dengan baik sesuai dengan fungsinya untuk melestarikan, menjaga dan mempromosikan budaya yang ada di Kabupaten Gowa.

“Tugas kami selaku anggota dewan sudah selesai dalam pembahasan dan mengesahkan Perda LAD. Terkait adanya sikap Kemendagri memerintahkan agar perda tersebut dibatalkan, itu wajar saja, jika persoalan ini berdampak pada konflik horizontal. Saya hanya berharap agar perda LAD ini jangan dianggap keliru oleh berbagai pihak, dan pihak Pemkab dan pihak keturunan keluarga Kerajaan harus duduk bersama,”kilah Politisi Demokrat itu (*)


Bugispos.com

Bugispos.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya