HTTP Status[404] Errno [0]

Walikota Difitnah Media Online, ya Lapor Polisi dee

14 October 2016 00:30
Walikota Difitnah Media Online, ya Lapor Polisi dee
Walikota Danny Pomanto
  • share facebook - suara.com
  • share twitter - suara.com
  • share google plus - suara.com

BugisPos – Sebuah media dalam memberitakan sesuatu apalagi berita yang sensitif, memang wajib melakukan klarifikasi kepada pihak yang menjadi objek berita. Pemberitaan yang berpotensi pencemaran nama baik dan cenderung bernuansa fitnah, seharusnya memang dilakukan konfirmasi untuk tujuan pemberitaan yang berimbang.

Terkait hal di atas, Walikota Makassar Danny Pomanto merasa dicemarkan nama baiknya dengan pemberitaan yang dipandang menfitnah dirinya keciprat dana jaspro PDAM. Karena merasa pemberitaan tersebut tak benar, kana Walikota menunjuk tim advokasi untuk melaporkan salah satu media online “SB” lokal di Makassar terkait dugaan pencemaran nama baik.

Yang akan dilaporkan ke Polda Sulsel rencananya hari ini, Jumat 14/10/16 adalah isi berita media online tersebut.  Walikota  disebut keciprat dana pembagian keuntungan jasa produksi (jaspro) PDAM Makassar tahun 2014 senilai Rp6 miliar. Berita tersebut dimuat pada Senin (30/9/2016).

Danny Pomanto menegaskan bahwa pemberitaan itu dianggap telah mencemarkan nama baiknya dan sangat mengada-ada.

“Itu (berita) saya akan laporkan secara hukum dan itu tidak benar. Besok (hari ini – red) saya laporkan ke polisi, ini kurang ajar namanya dan tuduhannya tidak berdasar,” tegas Danny, Rabu (12/10/2016).

Selain itu, pemberitaan tersebut juga harus dipertanggungjawabkan oleh Perak Institute yang menuding bahwa ia selaku walikota juga ikut keciprat dana Jaspro dari PDAM Makassar.

Alasan Walikota melaporkan hal ini, sebab justeru Walikota semalam ini sangat aktif memerangi korupsi, pungi dan pemerasan di lingkup Pemkot Makassar, tetapi mengapa kemudian muncul tudingan pada dirinya tentang kecipratan dana jaspro PDAM yang tak jelas ujung pangkalnya.

“Darimana informasi keliru itu diperoleh. Harusnya kalau ada informasi keliru seperti itu langsung dikonfirmasi kepada dirinya. Bukannya langsung dipublikasi tanpa konfirmasi. Kita ini butuh berita yang objektif, berimbang. Bukan berita sepihak yang cenderung menghujat sehingga merugikan pihak yang dijadikan objek berita” tegas Danny.

Ketua Seksi IT dan Publikasi PWI Cabang Sulsel, Usdar Nawawi, menanggapi kasus ini mengatakan, bila sebuah media termasuk media online yang tidak menjadi anggora organisasi kewartawan yang diakui pemerintah, yakni salah satunya dari AJI, IJT atau PWI, maka media dan wartawannya yang bersangkutan tak bisa dibela oleh organisasi kewartawanan. Apalagi bila media tersebut tidak terdaftar sebagai anggota Dewan Pers, maka Dewan Pers tak punya kewajiban membela media dan wartawan media yang bersangkutan secara hukum. Artinya, pihak kepolisian dapat langsung memproses laporan walikota tersebut, yang tentunya setelah melakukan konfirmasi ke Dewan Pers dan organisasi kewartawan yang diakui pemerintah. darna


Bugispos.com

Bugispos.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya