HTTP Status[404] Errno [0]

Matemija, Kapolri Bidik Fahri Hamzah

08 November 2016 22:10
Matemija, Kapolri Bidik Fahri Hamzah
Fahri Hamzah
  • share facebook - suara.com
  • share twitter - suara.com
  • share google plus - suara.com

BugisPos — Â Kapolri Jenderal Tito Karnavian menyatakan, pihaknya masih mempelajari soal orasi Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fahri Hamzah saat aksi unjuk rasa 4 November 2016. Dalam pidatonya, Fahri sempat menyinggung soal penggulingan Presiden Jokowi.

“Ya, kami akan pelajari apakah itu bisa masuk ke dalam pasal makar. Kalau masuk ke dalam pasal makar ya kami proses hukum, prinsipnya begitu,” kata Tito di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK) Jakarta, Selasa (8/11).

Sementara, terkait aktor-aktor politik yang terlibat dalam aksi unjuk rasa itu, Tito menyatakan apabila mereka turun hanya untuk demo tidak masalah. “Itu hak sebagai warga negara, kebebasan berekspresi, tetapi pada saat ekspresi itu kalau mengucapkan kata-kata berbau makar maka tidak boleh, karena itu inkonstitusional,” tuturnya.

Tito mengatakan, institusinya akan mengembangkan kasus lima anggota HMI yang ditangkap pada Senin (7/11) malam oleh petugas Polda Metro Jaya diduga sebagai perusuh saat aksi unjuk rasa pada Jumat (4/11) malam.

“Ada lima orang yang ditangkap dan diproses saat ini, karena dalam foto-foto mereka ada yang melakukan penyerangan terhadap petugas,” katanya.

Pihaknya juga akan mengembangkan apakah lima orang yang ditangkap itu ada kaitannya dengan tokok-tokoh yang menyuruh mereka melakukan kekerasan. “Karena, kalau kita lihat demo itu awalnya aman, baru kemudian malamnya dari sisi yang sebelah kanan (Monas) terjadi serangan-serangan terhadap petugas,” katanya dikutip Antara.

Fahri Menyayangkan

Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah, mengingatkan Kapolri Jendral Tito Karnavian untuk tidak bicara sembarangan terkait rencananya menjerat Fahri dengan pasal makar. Fahri menyayangkan Tito berbicara tanpa dasar dan seolah-olah bekerja berdasarkan kekuasaan.

”Saya hanya mengingatkan kepada Tito untuk tidak berbicara sembarangan. Dia jenderal baru dan saya juga salah satu yang urus dia untuk menjadi Kapolri. Tolong jaga diri baik-baik,” kata Fahri kepada wartawan, di Jakarta, Selasa (8/11).

Ia meminta Tito untuk tidak bekerja dengan bergantung pada kekuasaan, sebab kekuasaan bisa jatuh. Sementara hukum akan bertahan selamanya. Fahri menegaskan, anggota DPR memiliki hak imunitas dan tidak boleh dipidana dalam menjalankan tugasnya.

Fahri mengimbau, aparat hukum harus lebih banyak berkonsultasi kepada pakar hukum tata negara. Sebab, ia menyesalkan aparat hukum yang dikendalikan dan diarahkan oleh politisi, termasuk oleh presiden. ”Kita negara rechststaat atau negara hukum. Bukan negara machtstaat atau negara kekuasaan,” katanya. darna


Bugispos.com

Bugispos.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya