HTTP Status[404] Errno [0]

Maumi Diapa, 2017 Sejumlah Pejabat Pemkot Nonjob

08 November 2016 07:27
Maumi Diapa, 2017 Sejumlah Pejabat Pemkot Nonjob
Walikota Makassar Danny Pomanto
  • share facebook - suara.com
  • share twitter - suara.com
  • share google plus - suara.com

BugisPos – Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor (PP) 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Karena PP 18 ini ada sekitar 60 orang yang dipastikan non job, atau tidak mendapat jabatan. Menyikapi hal ini Walikota Danny Pomanto menyatakan rasa sedihnya.

“Tapi maumi diapa ka aturannya sudah begitu mi” kata Danny dengan logat Bugis Makassar yang kental. Tapi intinya banyak-banyak yang akan non job, disaat peraturan ini efektif per Januari 2017 mendatang, kata Danny bernada datar.

Mereka yang akan non job, Kepala Seksi di Kelurahan, Staf Ahli Walikota, Asisten, dan Kepala Bidang. Diketahui, tindak lanjut PP 18 yang menginstruksikan tentang perangkat organisasi baru bagi pemerintah daerah ini, telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Makassar.

Hanya saja, organisasi baru untuk Pemkot Makassar masih tahap perifikasi oleh Pemerintah Provinsi Sulsel. Tentunya, karena adanya organisasi baru ini, Pemkot Makassar kembali akan melantik ulang jajaran perangkat kerja ini sebelum PP 18 efektif. Rencananya 23 Desember nanti, pelantikan serentak itu digelar.

Danny mengungkapkan sebanyak 1600 orang yang akan dilantik di organisasi baru ini. Meski demikian , ia belum menjadwal dimana lokasi pelantikan.

Sementara itu, Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Makassar Basri Rakhman mengatakan sampai saat ini pihaknya masih menunggu organisasi baru yang telah diferivikasi oleh Pemprov Sulsel.

Selain itu struktur organisasi baru Pemkot Makassar kata Basri, tercatat ada 4 yang dihapus. Perangkat kerja itu yakni, Badan Diklat Makassar, Dinas Pertamanan dan Kebersihan Makassar, Badan Narkotika Makassar, dan Badan Pemberdayaan Masyarakat.

Dengan adanya penghapusan organisasi, tercatat sisa 41 organisasi yang sedianya berjumlah 44 organisasi.

Terpisah, Kabag Ortala (Organisasi Tata Laksana) Makassar, M Syarief mengatakan PP 18 yang dilanjutkan dengan Perda ini dilaksanakan dengan peleburan empat SKPD, yakni Badan Diklat bergabung dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD), DPK bergabung ke Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD), BPM bergabung ke Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BPPPA) dan BNK ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol).

Mesko demikian, PP 18 ini juga menambah SKPD yang baru, yakni Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda), Dinas Perpustakaan, Dinas Kebudayaan, Dinas Pertanahan dan Dinas Ketahanan Pangan. darna


Bugispos.com

Bugispos.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya