HTTP Status[404] Errno [0]

Monev Pengelolaan Dana Desa se-Sulbar

08 December 2016 09:58
Monev Pengelolaan Dana Desa se-Sulbar
Gubernur Sulbar, Anwar Adnan Saleh gelar Rapat Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Desa Tingkat Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2016. Lt.4 Kantor Gubernur Sulbar, Senin, 28 Nopember 2016
  • share facebook - suara.com
  • share twitter - suara.com
  • share google plus - suara.com
Gubernur Sulbar, Anwar Adnan Saleh gelar Rapat Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Desa Tingkat Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2016. Lt.4 Kantor Gubernur Sulbar, Senin, 28 Nopember 2016

Gubernur Sulbar, Anwar Adnan Saleh gelar Rapat Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Desa Tingkat Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2016. Lt.4 Kantor Gubernur Sulbar, Senin, 28 Nopember 2016

BugisPos — Badan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa (BPMPD) Sulbar menggelar rapat monitoring dan evaluasi (Monev) pengelolaan dana desa se-Sulbar Tahun 2016 bersama Gubernur Sulbar, Anwar Adnan Saleh, Kepala BPKP Sulbar, Asisten I Sulbar Nur Alam Tahir, kepala desa se-Sulbar, Camat, Unsur BPMPD Kabupaten se-Sulbar, Pendamping Desa dan Faskom Bangunmandar di Kantor Gubernur Sulbar, Senin 28 November 2016.

Kepala BPMPD Sulbar, DR. Junda Maulana mengatakan, kegiatan ini adalah instruksi langsung gubernur selaku penanggung jawab kegiatan dalam pengelolaan dana desa. Gubernur sangat konsen terhadap pengelolaan dana desa. Selalu mengingatkan agar pihak-pihak terkait tak main-main dan tidak membiarkan para kepala desa terjebak dan tersangkut pada persoalan-persoalan yang bisa dihindari bersama-sama.
“Saya mengapresiasi para kepala desa karena sudah tiga kali kami menyelenggarakan kegiatan yang menyangkut pengelolaan dana desa, para kepala desa selalu antusias untuk hadir. Ini adalah bukti nyata bahwa garda terdepan dari sebuah pemerintahan yaitu para kepala desa tidak main-main dalam mengelola dana desa melalui dana desa dari APBN Pusat,” ujar Junda saat menyampaikan laporannya.
Berdasarkan laporan per tanggal 25 November 2016, realisasi dana desa tahap pertama sudah cukup menggembirakan, yaitu 100 persen sudah teralokasi di desa dan sudah dilaksanakan. Namun, pada tahap ke dua dengan anggaran Rp145 miliar, baru terealisasi berkisar pada angka 45 persen.
“Menurut catatan yang kami terima per tanggal 25 November realisasi untuk tahap kedua yaitu Kabupaten Polman Rp30 Miliar atau 83 persen, Mamasa, Rp20 miliar atau berkisar 45 persen dan untuk Mamuju Utara sudah terealisasi sebesar Rp14 miliar atau 98 persen. Sementara untuk Kabupaten Majene, Mamuju dan Mamuju Tengah sampai saat ini belum kami terima laporannya”, jelas Junda.
Akuntabilitas dana desa tidak hanya semata-mata bagaimana dana desa bisa tersalurkan kemasyarakat, tetapi akan lebih diutamakan bagaimana dana desa bisa bermanfaat untuk masyarakat, itu kata kuncinya. Dalam aspek perencanaan pembangunan desa masih ditemukan sistem perencanaan pembangunan di desa belum terlaksana dengan baik dan maksimal. Keterlibatan dari semua unsur atau elemen masyarakat dalam musyawarah pembangunan desa untuk memprogramkan dana desa belum maksimal.
“Pada dasarnya bahwa dana desa kebutuhannya itu berasal dari masyarakat bukan dari pemerintah provinsi atau kabupaten bahkan pemerintah pusat. Semuanya direncanakan berdasarkan kebutuhan ril dari masyarakat. Kita tahu banyak permasalahan di desa, tapi tidak mungkin kita bisa menyelesaikan seluruh permasalahan dalam satu kegiatan atau satu mata anggaran. tetapi secara bertahap. Olehnya, maka perencanaan agar melahirkan program-program yang urgent dibutuhkan oleh masyarakat desa itu sendiri, bukan dibutuhkan oleh Kabupaten dan provinsi tapi dibutuhkan oleh masyarakat itu sendiri,” papar Junda.
Beberapa kendala yang masih ditemukan lanjut Junda, yakni, dalam aspek tata kelola keuangan dana desa kita sudah memiliki aplikasi sistem keuangan desa yang. Namun baru empat Kabupaten yang menerapkan aplikasi Simda ini yakni Kabupaten Polman, Mamasa, Mamuju Utara dan Majene. Sementara untuk Kabupaten Mamuju dan Mamuju Tengah belum menerapkan aplikasi Simda.
Adapun permasalahan yang masih ditemukan yaitu pertama masih ada yang belum menggunakan aplikasi Simda, kedua, dalam penggunaan aplikasi belum sepenuhnya didukung oleh lampiran surat pertanggung jawaban dari laporan keuangan. Sebagai contoh, dalam membangun jembatan dan jalan itu dimasukkan dalam aplikasi, namun pendukung dari pertanggung jawaban pengelolaan uang itu belum dibuktikan atau belum dibuat oleh beberapa kepala desa secara umum.
Kemudian dari aspek kesesuaian perencanaan dan realisasi fisik barang dan jasa juga masih ditemukan ketidaksinkronan antara perencanaan dan hasil yang dicapai dilapangan dan tidak didukung dengan bukti-bukti kepemilikan atau bukti-bukti pertanggungjawaban pengelolaan keuangan.
Selain itu, dari aspek pelaporan dan perencanaan dana desa dan ADD bahwa pelaporan masih belum tertib administrasi masih terkesan bahwa pelaporan dibuat hanya untuk memenuhi persyaratan dalam pencairan dana desa. pelaporan secara berjenjang mulai dari pemerintah desa, kecamatan, kabupaten sampai ke provinsi tidak berjalan secara maksimal dan format laporan masih bervariasi, belum baku untuk dijadikan sebagai tanda dari sistem pelaporan keuangan.
Aspek kapasitas aparatur pemerintah desa juga menjadi penunjang terhadap keberhasilan dari pengelolaan dana desa atau pengelolaan pemerintahan di desa. secara umum aparatur pemerintah desa memiliki kapasitas yang sudah cukup baik, namun perlu ditingkatkan dengan berbagai ketrampilan-ketrampilan atau pelatihan-pelatihan yang bersentuhan langsung dengan pengelolaan dana desa. Olehnya, hal tersebut menjadi konsen pemerintah kabupaten dan provinsi untuk senantiasa meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah desa.
Aspek dari peran pendamping desa, ini juga sangat ditentukan dan sangat diharapkan perannya yang begitui besar. pemerintah pusat telah menyalurkan anggaran untuk pendamping desa olehnya, peran pendamping desa harus betul-betul bisa bersinergi dengan para kepala desa bukan menjadi lawan kepala desa. Sinergi yang bagus antara pemerintah desa dan para pendamping desa akan melahirkan inovasi pemerintahan desa dan melahirkan kreasi-kreasi terutama dalam pemanfaatan dana desa dalam aspek transparansi pengelolaan dana desa.
“Selain itu, masih ada beberapa aspek lagi yang belum maksimal dilaksanakan dalam pengelolaan dana desa,” ujar Junda
Sementara itu, untuk Program Bangunmandar, Junda menyebutnya telah menunjukkan hasil positif. Dalam perkembangan desa, Sulbbar sudah mempunyai empat desa mandiri, desa tertinggal kita sudah naik menjadi desa berkembang.
“Saya sangat yakin sinergi antara program pemerintah pusat dengan dana desa dan program lokal daerah provinsi sulbar yakni Program Bangunmandar jika disinergikan dengan baik akan mencapai perwujudan yang namanya desa mandiri. ada 28 PUD yang dikelola oleh kelompok Bangunmandar yang sudah memiliki omset diatas satu juta rupiah per bulan. Ini hal yang membanggakan dan ini harus menjadi konsen kita semua”, papar Junda (adv)

Sumber : Radar Sulbar


Bugispos.com

Bugispos.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya