HTTP Status[404] Errno [0]

Tekad Sulbar Sejahterakan Nelayan

11 December 2016 00:53
Tekad Sulbar Sejahterakan Nelayan
Fathiyah, S.Pi. Kepala Bidang Penangkapan dan Pengembangan Wilayah Pesisir DKP Mamuju
  • share facebook - suara.com
  • share twitter - suara.com
  • share google plus - suara.com
Kepala DKP Mamuju, Syamsul Suddin, mengujungi para nelayan dan menyerahkan bantuan paket alat tangkap dan budi daya, beberapa waktu lalu.

Kepala DKP Mamuju, Syamsul Suddin, mengujungi para nelayan dan menyerahkan bantuan paket alat tangkap dan budi daya, beberapa waktu lalu.

Fathiyah, S.Pi. Kepala Bidang Penangkapan dan Pengembangan Wilayah Pesisir DKP Mamuju

Fathiyah, S.Pi. Kepala Bidang Penangkapan dan Pengembangan
Wilayah Pesisir DKP Mamuju

BugisPoas — Pertama adalah program rutin berupa sehat ne­layan. Program itu bekerjasama dengan Kemente­rian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI dan Badan Pertahanan Nasional (BPN) RI. Itu sudah berjalan sejak tahun 2012 lalu, hingga sekarang di bulan Desember 2916

Kepala Bidang Penangkapan dan Pengemban­gan Wilayah Pesisir DKP Mamuju, Fathiyah, men­erangkan jika tahun 2016 ini pihaknya mendapat­kan alokasi sebanyak 100 sertifikat tanah gratis bagi nelayan.

Data nelayan sebagai pemohon yang sudah diteruskan ke DKP Sulbar baru sekira 64 unit. Ter­sisa 36 jatah yang akan dikejar hingga akhir De­sember.

“Asal nelayan bersangkutan memiliki sporadik (Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Ta­nah, red) dan PBB. Itu akan kami buatkan sertifi­kat gratis,” ujar Fathiyah, di ruang kerjanya, Senin 28 November.

Ke dua, program dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), namanya program konversi Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi ke Bahan Bakar Gas (BBG). Program tersebut men­garah pada penghematan pengeluaran nelayan saat hendak melaut.

Dengan demikian semua mesin-mesin kapal nelayan yang masih memakai BBM akan konversi ke BBG. Hitungannya sangat jelas. Satu tabung gas tiga kg bisa dipakai selama tujuh jam, sementara nelayan kalau melaut selama itu rata-rata meng­habiskan tujuh liter BBM.

Kalau dirupiahkan tujuh liter BBM itu kurang lebih Rp46 ribu, sedangkan gas tiga kg paling ma­hal Rp20 ribu.

Mengenai kesiapannya itu baru akan dibicara­kan kemudian dengan kementerian ESDM. Apak­ah nanti yang dibantu oleh ESDM hanya convert­er kit (alat untuk mengubah sistem bahan ba­kar mesin yang sebelumnya menggunakan ben­sin dikonversikan menjadi berbahan bakar gas). Ataukah dibantu satu paket yang terdiri dari me­sin converter kit.

“Kami belum mengetahui itu, karena ini masih bahasa program,” tandasnya.  Pastinya, untuk program tersebut DKP Mamu­ju mendapatkan jatah sebanyak 1.033 orang ne­layan. Dari jatah tersebut, 733 diantaranya sudah disampaikan ke DKP Sulbar untuk diproses ke Ke­menterian ESDM.

Jika masih ada nelayan di kabupaten ini yang be­lum terdata. DKP Mamuju masih menunggu lapo­ran hingga 1 Desember. Setelah tanggal tersebut, permohonan akan ditutup sebab harus dilakukan penginputan ke DKP Sulbar.

Hal yang perlu diperhatikan oleh nelayan adalah, perahu harus dibawah lima GT dengan mesin dibawah 13 HP dan alat tangkap ramah lingkungan. Baik berupa pancing maupun jaring dengan ukuran tertentu.

Untuk ukuran pesisir jaring minimal satu inci, sedangkan untuk jangkauan dikedalaman uku­rannya minimal empat inci.

Terakhir adalah program asuransi nelayan. Menurut Fathiyah, program tersebut merupakan program spektakuler dengan total asuransi hing­ga Rp200 juta per nelayan.

“Mamuju mendapat jatah 3.000 asuransi nelay­an. Untuk pendataan kami keliling ke masyarakat nelayan. Kami berharap seluruh nelayan di Mamu­ju bisa memanfaatkan 3.000 kuota asuransi itu,” papar Fathiyah.

Pastinya, delapan kecamatan di kawasan pesi­sir Mamuju sudah tersasar dengan program terse­but. Tahap pertama sudah terbit sekira 530 premi asuransi nelayan.

DKP Mamuju, kembali mengusulkan tamba­han sebanyak seribu lebih sehingga dalam tem­po dua pekan ini, sudah sekira dua ribu permo­honan kartu asuransi nelayan yang disampaikan ke DKP Sulbar.

“Ini akan terus berlanjut sampai 3 Desember,” imbuhnya.

Untuk pembagian kartu asuransi nelayan, DKP Mamuju bakal turun langsung ke lapangan ber­tatap muka dengan para nelayan dan pemerintah kecamatan setempat. mengenai jadwal pembagi­annya, Fathiyah, mengaku baru akan dikoordina­si dengan Kepala DKP Mamuju, Syamsul Suddin dan camat setempat.

Kenapa harus diserahkan langsung, karena dikhawatirkan ada pihak-pihak lain yang men­gambil kesempatan menjadi calo atau memun­gut biaya pada nelayan jika penyerahannya di­wakilkan. (adv)


Bugispos.com

Bugispos.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya