HTTP Status[404] Errno [0]

Jen Tang yang Punya Kasus, Sabri Cuma Memediasi

16 December 2016 00:16
Jen Tang yang Punya Kasus, Sabri Cuma Memediasi
Lurah Buloa, Tallo, Iraman

BugisPos – Ternyata kasus sewa lahan di Buloa yang menjadikan Sabri sudah lebih satu kali diperiksa Kejati sebagai saksi, sedikit demi sedikit dugaan perkara tindak pidana korupsi (tipikor) sewa lahan di Kelurahan Buloa Kecamatan Tallo Makassar,  mulai terkuak. Hal itu setelah Lurah Buloa Kecamatan Tallo, Iraman, diperiksa Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulselbar.

Lurah Buloa, Iraman, yang dikonfirmasi membenarkan jika dirinya dipanggil Kejati Sulselbar sebagai saksi terkait kasus dugaan tipikor sewa lahan Buloa.

“Iya, saya dipanggil Kejati terkait sewa lahan untuk jalan masuk ke MNP (Makassar New Port),” ujarnya seperti dikutip Makassarterkini.com usai diperiksa di Kejati Sulselbar, Kamis 15 Desember 2016.

Dia mengaku meski ada nama Rusdin dan Andi Jayanthi yang memiliki lahan, tetapi pemilik lahan yang sebenarnya adalah Soedirjo Aliman alias Jen Tang.

“Pak Rusdin dan Jayanthi itu lahan yang dikena jalanan masuk. Tapi pemilik sebenarnya adalah Jen Tang. Menurut keterangan, Rusdin itu sopirnya Jen Tang. Kalau tidak salah Jayanti itu juga pegawainya Jen Tang,” ungkapnya.

Dia mengakui lahan yang disewa oleh PT PP adalah tanah negara yang dilakukan pengoperan hak untuk menjadi tanah garapan. “Artinya begini itu kan pemiliknya yang mengatasnamakan pengoperan hak atas nama Rusdin dan Jayanti. Jadi mereka tidak mau memberikan kalau tidak disewa,” paparnya.

Dia mengungkapkan selain Rusdin dan Jayanti yang mendapatkan uang sewa lahan dari PT PP, Jen Tang juga disebut mendapatkan sewa lahan tersebut. “Jelas mi iya dia (Jen Tang) dapat uang sewa lahan Rp 500 juta yang dibayarkan tahun 2015,” ungkapnya.

Sementara itu, lanjut dia, peranan Asisten I Pemkot Makassar Sabri hanya sebagai pihak yang menjembatani antara PT PP dengan pemilik lahan.
“Sebetulnya Pak Asisten itu cuma menjembatani. Karena pada waktu itu antara PT PP dengan Jen Tang tidak sepakat kontraknya saat itu. Jadi harus dijembatani oleh pemerintah supaya disepakati. Karena ini kan proyek negara dan tidak bisa dihalang-halangi,” tegasnya (*)


Bugispos.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya