HTTP Status[404] Errno [0]

Syukurmi Idris Syukur Dibebaskan

23 December 2016 00:40
Syukurmi Idris Syukur Dibebaskan
Andi Idris Syukur
  • share facebook - suara.com
  • share twitter - suara.com
  • share google plus - suara.com

BugisPos —  Bupati Barru non aktof Andi Idris Syukur  yang oleh PN Tipikor Makassar divonis hukuman empat tahun penjara, ternyata Pengadilan Tinggi Makassar membebaskannya dari segala tuntutan hukum.
“Kita memenangkan putusan banding di Pengadilan Tinggi Makassar dan mementahkan vonis empat tahun oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Makassar,” ujar kuasa hukum terdakwa Aliyas Ismail di Makassar, Kamis 22/12/16

Hakim Pengadilan Tinggi yang diketuai Jack Johanis Octavianus dan dua anggota majelis hakim yanki Yance Bombing dab Dr Padma D Liman dalam Putusan bandingnya yang dibacakan, pada Rabu 21 Desember menyatakan bahwa terdakwa Andi Idris Syukur yang telah divonis empat tahun penjara oleh majelis hakim Tipikor Andi Cakra Alam, dengan No putusan 36/Pid.SuS.Tpk/2016/PN Makassar tidak dapat dipertahankan maka harus dibatalkan.

Selanjutnya majelis hakim tindak pidana korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar sebagai pengadilan tingkat banding serta sebagai Yidex Factie mengadili perkara ini dan memutuskan, bahwa sesuai pasal 183, 184,185 ayat (1) Undang Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana menyatakan menerima permintaan banding dari terdakwa Andi Idris Syukur.

Kemudian membatalkan putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Makassar Klas 1 A Makassar dengan Nomor 39/Pid.SUS.TPK/2016/PN.Mks tanggal 22 Agustus.

Dalam putusan bandingnya Majelis Hakim menyatakan bahwa terdakwa Andi Idris Syukur tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, menurut hukum melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan jaksa penuntut umum.

Dalam putusannya itu juga, selain merehabilitasi nama baik terdakwa, juga barang bukti berupa satu unit kendaraan Mitsubishi Pajero Sport warna hitam dikembalikan ke istri terdakwa, Andi Mirza Riogi beserta STNK dan surat surat lainnya.

“Sejak awal kan kita sudah bilang, kalau soal gratifikasi mobil itu yang seharusnya menguji adalah hakim perdata, bukan hakim Tipikor,” jelas kuasa hukum bupati non aktif, Alyas Ismail.

Sebelumnya ia mengatakan, pada sidang kasus perdata, majelis hakim tidak berpendapat sama dengan majelis hakim tindak pidana korupsi yang menyatakan bahwa mobil Pajero Sport itu adalah hasil gratifikasi.

Alyas mengungkapkan, majelis hakim berpendapat jika mobil Mitsubishi Pajero Sport yang didapatkan kliennya itu adalah murni dari hasil jual beli yang sah.

Kliennya sendiri oleh majelis hakim Tipikor beberapa waktu yang lalu telah menjatuhkan vonis empat tahun penjara karena menganggap mobil Pajero Sport itu adalah hasil dari kejahatan.

Makanya menurut Alyas, selaku tim kuasa hukum melakukan gugatan secara perdata untuk menguji keabsahan, soal jual beli mobil itu. Apakah mobil itu sah sebagai jual beli atau tidak, sebab kalau mobil itu sah sebagai jual beli berarti tidak ada pidana.

Alyas mengungkap bila ternyata dari hasil persidangan perdata itu, hakim memutuskan bahwa jual beli itu sah. Karena sejak awal pemilik sah mobil tersebut, bukan milik PT Bosowa Semen melainkan milik pribadi Ahmad Manda.

“Tidak ada catatan, tidak ada bukti dan saksi yang menyatakan bila pemilik awal mobil itu adalah mobil milik Bosowa,” ucapnya (*)


Bugispos.com

Bugispos.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya