HTTP Status[404] Errno [0]

Korupsi DID Dilimpahkanmi ke Kejati

26 December 2016 22:33
Korupsi DID Dilimpahkanmi ke Kejati
Kejati Sulselbar
  • share facebook - suara.com
  • share twitter - suara.com
  • share google plus - suara.com

BugisPos — Â Penyidik Direktorat Reserse dan Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sulawesi Selatan melakukan pelimpahan tahap dua perkara dugaan korupsi Dana Intensif Daerah (DID) Kabupaten Luwu Utara (Lutra) ke Kejaksaan Tinggi Sulsel.
“Hari ini kita lakukan pelimpahan tahap dua setelah semuanya sudah dinyatakan lengkap oleh tim jaksa peneliti Kejati Sulsel,” ujar Direktur Reskrimsus Polda Sulsel, Kombes Yudhiawan di Makassar, Kamis 22/12/16

Adapun dua orang tersangkanya yakni mantan Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Lutra berinisial AS dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berinisial Ag.

Dia mengatakan, pelimpahan tahap dua yakni penyerahan barang bukti dan tersangkanya dilakukan setelah proses tahap pertama dengan pelimpahan berkas untuk proses penelitian telah dirampungkan.

“Kita serahkan barang bukti dan tersangkanya di Kejati. Sekarang kewenangannya sudah di kejati dan bukan lagi kewenangan kita, ” ucap mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini.

Sementara itu, Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Sulsel, Salahuddin juga membenarkan atas pelimpahan berkas tahap dua dari Polda ke Kejati.

“Iya sudah ada tahap duanya. Untuk tersangkanya itu juga berstatus sebagai terpidana dalam kasus lainnya,” katanya.

Diketahui, Kabupaten Luwu Utara pada tahun anggaran 2011-2012 mendapatkan bantuan dari Kementerian Keuangan sebesar Rp24 miliar dalam bentuk dana insentif daerah (DID) untuk digunakan dalam rangka pelaksanaan fungsi pendidikan.

Namun dalam pelaksanaannya, anggaran sebesar Rp24 miliar itu diduga telah disalahgunakan dengan cara digelembungkan (mark-up) sehingga tidak sesuai dengan spesifikasi yang seharusnya direncanakan.

Dana DID sendiri merupakan bantuan Kementerian Keuangan atas apresiasi daerah dalam meraih penghargaan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada tahun 2011.

“Barang yang diadakan itu memang ada tapi terjadi mark-up karena tidak sesuai dengan spesifikasi yang dimaksud dan barangnya dalam rakitan,” jelasnya.

Namun, dalam laporan yang masuk di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ada dugaan keterlibatan Bupati Luwu Utara Indah Indriyani Putri yang sebelumnya menjabat sebagai Wabup Lutra.

Selain itu, berdasarkan informasi yang beredar, dana sebesar Rp24 miliar lebih itu terbagi menjadi Rp18 miliar dan dikemas dalam lima paket proyek. Sedangkan Rp6 miliar dikelola secara internal oleh salah satu SKPD di Lutra. ant


Bugispos.com

Bugispos.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya