HTTP Status[404] Errno [0]

Jarrako, Korupsi Telkomas Dituntut 1,5 Tahun Penjara

02 January 2017 03:21
Jarrako, Korupsi Telkomas Dituntut 1,5 Tahun Penjara
Deddy Suwardy Surachman
  • share facebook - suara.com
  • share twitter - suara.com
  • share google plus - suara.com

BugisPos —Â Dua terdakwa kasus dugaan korupsi pengalihan lahan negara di Jalan Telkomas, Kecamatan Biringkanaya, Makassar dituntut 1,5 tahun penjara oleh jaksa penuntut umum.
“Tuntutan jaksa penuntut untuk kedua terdakwa itu 1,5 tahun penjara sesuai dengan perbuatan mereka,” ujar Kepala Kejaksaan Negeri Makassar Deddy Suwardy Surachman di Makassar, Jumat 30/12/16

Dua terdakwa yang dituntut bersalah yaitu, Andi Akbar mantan Ketua Tim Adjudikasi BPN Makassar dan Abd Samad seorang makelar tanah yang mengurusi sertifikat di atas lahan negara tersebut.

Keduanya dinyatakan terbukti bersalah oleh jaksa penuntu karena terbukti telah melakukan peralihan lahan negara di Jalan Telkomas dan mengakibatkan kerugian terhadap negara.

Deddy menuturkan, selain dituntut hukuman pidana 1,5 tahun penjara, terdakwa juga diwajibkan untuk membayar denda sebesar Rp50 juta atau diganti dengan subsidaer tiga bulan kurungan.

“Terdakwa dituntut bersalah, karena terbukti bersalah melanggar Pasal 9 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi,” tegas Deddy.

Menurut Deddy terdakwa terbukti dengan sengaja memalsukan buku-buku khusus untuk pemeriksaan administrasi, sehingga negara mengalami kerugian negara hingga miliaran rupiah.

Ia menandaskan, saat ini pihaknya tinggal menunggu pelaksanaan sidang pembacaan putusan, dari pihak majelis hakim pengadilan Tipikor Makassar terhadap kedua terdakwa dalam kasus tersebut.

Disebutkannya, ada dua sertipikat seluas enam hektare yang diterbitkan di atas lahan sitaan negara seluas 31 hektar itu. Sertifikat pertama bernomor 28.767 atas nama Sumiati Sudjiman, Marwin, dan Muthalib, dan sertipikat nomor 28.724 atas nama Deng Kopi, Cacce, Basse dan Sari.

Kejaksaan mulai mengusut kasus itu setelah terbit sertifikat hak milik atas nama warga tahun 2009. Padahal lahan itu telah menjadi sitaan negara atas putusan vonis Mahkamah Agung pada 2009 dalam kasus korupsi pengadaan alat traffic voice dengan menggunakan teknologi voice over Internet protocol di PT Telkom Makassar.

Lahan itu dulunya ditempati Koperasi Karyawan Siporennu PT Telkom. Namun setelah turun putusan Mahkamah Agung (MA) tanah itu resmi disita negara untuk mengganti kerugian negara sebesar Rp30,8 miliar. ant


Bugispos.com

Bugispos.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya