HTTP Status[404] Errno [0]

La Nyalla Vonis Bebas, Komisi Yudisial Bicara

03 January 2017 00:48
La Nyalla Vonis Bebas, Komisi Yudisial Bicara
La Nyalla
  • share facebook - suara.com
  • share twitter - suara.com
  • share google plus - suara.com

BugisPos — Komisi Yudisial meminta semua pihak menghormati putusan majelis hakim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta yang memvonis bebas terdakwa kasus korupsi dana hibah Kadin Jawa Timur periode 2011-2014, La Nyalla Mattalitti.

Juru bicara Komisi Yudisial Farid Wajdi mengatakan, jika ada pihak kejaksaan yang merasa keberatan atas putusan hakim, maka sedianya bisa melakukan upaya kasasi.

“Atas putusan Hakim tersebut kami imbau kepada seluruh pihak untuk menghormatinya, sekaligus menempuh jalur yang telah diatur,” ujar Farid Wajdi, melalui keterangan persnya NUSANTARANEWS.CORabu (28/12/2016).

Farid menuturkan kasus La Nyalla juga akan menjadi perhatian Komisi Yudisial mengenai bagaimana penegakan hukum berjalan.

“Mengingat kasus ini telah beberapa kali dilakukan praperadilan sampai dengan perkembangan putusannya sekarang. Bisa jadi, betul ada hal yang harus diperbaiki,” kata Farid.

Menurut Farid, Komisi Yudisial juga mendukung keterlibatan aparat penegak hukum lainnya untuk bekerja sama dengan Kejaksaan Agung terkait kasus La Nyalla.

“Dorongan dan dukungan diserukan kepada aparat penegak hukum untuk terus memproses apa pun temuannya. Termasuk melakukan kerja sama intensif jika mungkin dengan aparat yang lain, seperti KPK misalnya,” tutur Farid.

Untuk diketahui, sebelumnya majelis hakim menyatakan La Nyalla Mattalitti tidak bersalah atas kasus yang menjeratnya.

Vonis bebas dibacakan Ketua Majelis Hakim Sumpeno pada sidang yang digelar, Selasa (27/12/2016) siang.

“Pertama, menyatakan La Nyalla Mattalitti tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan primer maupun subsider,” ujar Sumpeno.

“Kedua, membebaskan La Nyalla Mahmud Mattalitti dari dakwaan tersebut di atas,” kata dia.

Ketiga, kata Sumpeno, majelis hakim juga memerintahkan agar kejaksaan segera membebaskan La Nyalla Mattalitti dari tahanan.

Keempat, kejaksaan juga diminta memulihkan hak terdakwa La Nyalla Mattalitti dalam kemampuan, kedudukan, harkat, serta martabatnya. (Andika)

Ajukan Kasasi

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim) menyatakan pihaknya akan pikir-pikir terlebih dahulu untuk mengajukan kasasi atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta yang menyatakan La Nyalla tak bersalah dan menjatuhkan vonis bebas. Niat itu diungkapkan saat majelis hakim memberikan JPU kesempatan untuk menyatakan tanggapannya atas putusan tersebut.

“Kami menyatakan pikir-pikir,” tutur JPU KPK I Made Suarnawan, di PN Tipikor, Jakarta Pusat, Selasa, (27/12/2016).

Sebagai informasi, La Nyalla Mattalitti divonis bebas oleh Majelis Hakim Tipikor. Dia dinyatakan tidak terbukti melakukan melakukan korupsi dana hibah sebesar Rp 1,1 miliar.

Namun putusan tersebut tidak bulat. Pasalnya ada dua hakim ad hoc Tipikor yakni Anwar dan Sigit Herman Binandji menilai La Nyalla bersalah, sedangkan tiga hakim lainnya yakni Sumpeno, Baslin Sinaga, dan Mas’ud yang merupakan hakim Karir menyatakan La Nyalla tidak bersalah.

Alasan ketiga hakim tersebut menyatakan mantan Ketua PSSI itu tak bersalah salah satunya adalah seharusnya jaksa menghormati tiga kali praperadilan dimana ketiganya dimenangkan oleh La Nyalla.

Sebagaimana diketahui, sebelumnya JPU mendakwa La Nyalla terbukti melakukan tindak pidana korupsi dengan memperkaya diri sendiri sebanyak Rp 1,1 miliar terkait APBD Jawa Timur yang disalurkan ke Kadin Jatim.

Kemudian berdasarkan keterangan sejumlah saksi dan barang bukti, JPU Jatim menuntut terdakwa dengan pidana penjara 6 tahun dan denda Rp 500 juta subsidair 6 bulan kurungan penjara.

Jaksa juga menuntut agar La Nyalla membayar denda sebesar Rp 500 juta dengan subsidair enam bulan kurungan. Selain itu, Jaksa juga menuntut La Nyalla membayar uang pengganti Rp 1,1 miliar.

Jika tidak dibayar setelah putusan berkekuatan hukum tetap, harta La Nyalla akan dilelang. Namun, jika tidak dibayar 1 bulan setelah berkekuatan hukum tetap, dan hartanya tidak mencukupi, maka diganti dengan pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan (*)


Bugispos.com

Bugispos.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya