HTTP Status[404] Errno [0]

Luar Biasa, Walikota Terima Saran DPRD dan Masyarakat dengan Senyum

17 January 2017 23:05
Luar Biasa, Walikota Terima Saran DPRD dan Masyarakat dengan Senyum
Danny Pomanto
  • share facebook - suara.com
  • share twitter - suara.com
  • share google plus - suara.com

BugisPos – Walikota Danny Pomanto tampaknya semakin demokratis dalam memimpin Makassar. Danny dengan senyum lebar dan semangat saat menerima saran dari DPRD Makassar dan masyarakat  terkait dengan uji publik Perwali RT/RW kota Makassar.

Dengan masukan dari wakil rakyat dan masyarakat ini, Danny Pomanto  langsung menyatakan segera akan melakukan revisi aturan sejumlah poin persyaratan calon usai menggelar uji publik eksistensi perwali 72/2016 tentang petunjuk pelaksanaan pemilihan ketua rukun tetangga dan warga (RT/RW).

Poin aturan utamanya menyangkut persyaratan calon yang diatur pada pasal 15/16 perwali 72/2016 seperti soal umur calon, jenjang pendidikan (ijzah) dan rekomendasi lurah akan disempurnakan.

“Secepatnya. Revisi kita target satu minggu karena pasal dan aspirasi sudah jelas,” kata Danny Selasa 17/1/17.  Dia menyatakan, untuk syarat umur calon ketua RT/RW paling rendah 30 tahun akan disesuaikan dengan peraturan daerah (perda) 41/2011. Dimana pada pasal 12 menyebutkan, usia calon sekurang-kurangnya 18 tahun.

”Bagi saya tertarik sama pak bambang sebagai ketua disabilitas, jangan ada diskriminasi umur. Saya pikir kita kembalikan ke perda, anak muda punya kemampuan kenapa kita meski tahan,” akunya.

Sedangkan pada poin aturan latar belakang pendidikan SMA untuk calon Ketua RW dan SMP untuk RT, pemimpin berlatar belakang ahli tata ruang ini akan memberi ruang kepada calon yang tidak memiliki ijazah. Katanya, akan menambahkan naskah penegasan terkait dengan pengalaman selama menjabat ketua RT/RW.

“Jika calon RT/RW usianya di atas 40 tahun dan sudah memiliki pengalaman dua kali menjabat maka bisa mencalonkan diri,” terang Danny.

Sementara terkait dengan syarat calon untuk tidak merangkap jabatan sebagai pengurus salah satu partai politik (parpol) tetap dilaksanakan tanpa adanya revisi atau perubahan. Dimana, aturan ini jelas termaktud pada Permendagri 5/2007 pasal 20 ayat 2 tentang pengurus lembaga kemasyarakatan tidak boleh merangkap jabatan pada lembaga kemasyarakatan lainnya dan bukan merupakan anggota salah satu parpol.

“Pengurus partai tidak boleh, anggota tidak masalah. Jadi teman-teman partai mengatakan jangan melabrak undang-undang diatasnya “tidak boleh kita melabarak permendagri”.

Pokoknya saya kembalikan “tidak boleh melabrak undang-undang”. Saya pegang kata kata teman-teman partai,” tegas Danny.

Lanjutnya, aturan terkait “calon memperoleh rekomendasi secara tertulis dari lurah” akan dirubah dengan rekomendasi kepala keluarga (KK).

“Rekomendasi lurah kita bisa mengganti jadi rekomendasi KK. Misalnya setiap calon mengumpulkan rekomendasi 10 KK. Jadi setiap KK bisa mencalonkan tiga calon,” ujarnya (*)


Bugispos.com

Bugispos.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya