HTTP Status[404] Errno [0]

Deborah, Bukti Buruknya Kualitas Pelayanan Rumah Sakit

14 September 2017 10:12
Deborah, Bukti Buruknya Kualitas Pelayanan Rumah Sakit
Ilustrsi Oleh : Ibrahim Syamsuddin, SKM, M.Adm.Kes (Ketua PERSAKMI Cab.Takalar)
  • share facebook - suara.com
  • share twitter - suara.com
  • share google plus - suara.com

Ilustrsi
Oleh : Ibrahim Syamsuddin, SKM, M.Adm.Kes (Ketua PERSAKMI Cab.Takalar)

BugisPos.com — Bercermin dari kasus Deborah Simanjorang bayi perempuan berumur empat bulan yang meninggal di salah satu Rumah Sakit ibukota Jakarta membuat kita tersentak untuk yang kesekian kalinya. Betapa tidak karena penyebab meninggalnya bukan hanya karena penyakit yang diderita tapi karena pelayanan yang tidak maksimal dengan alasan orang tua pasien tak mampu membayar uang muka sebesar 19 juta! (diluar biaya administrasi, sampel darah, dll). Deborah dan orang tuanya Henry Silalahi hanyalah orang lain yang kita tidak kenal, tapi apa yang mereka alami bisa juga menimpa kita yang berada di daerah. Penolakan pasien karena tidak mampu membayar uang muka hanyalah fenomena gunung es dari sekian banyak permasalahan pelayanan di Rumah Sakit. Masalah tersebut antara lain kurang ramahnya petugas terhadap pasien BPJS, kamar yang tidak tersedia KHUSUS pasien BPJS, kamar yang tersedia hanya jika ingin naik kelas. Ada apa dengan pasien BPJS, apakah karena mereka di gratiskan? Ingat tidak ada pelayanan yang gratis, yang ada adalah pasien dibayarkan oleh asuransi BPJS sesuai kelasnya. Bahkan BPJS membayar klaim yang lebih mahal sesuai tariff INA CBG’s jika dibandingkan uang yang harus dikeluarkan oleh pasien umum.
Kualitas pelayanan RS ini sudah sering menjadi obyek penelitian oleh teman-teman kampus di UI, UGM, dan Unhas dan hasil penelitian ini sudah disampaikan oleh pihak BPJS ke Menteri Kesehatan. Namun hasilnya bisa kita lihat sekarang belum ada perubahan yang signifikan. Pihak RS berdalih bahwa mereka sudah sesuai prosedur dan kalaupun ada kekeliruan itu hanya ulah oknum tertentu. Saat ini masyarakat sudah semakin pintar dan sadar akan hak-haknya sehingga tingkat ekspektasinya juga meningkat. Masyarakat berhak diberi informasi prosedur pelayanan yang benar, alternative beserta resikonya sehingga bisa memilih. Terkait oknum pelayanan itu tetap menjadi tanggung jawab pihak rumah sakit karena pelayan adalah symbol rumah sakit dan mewakili citra rumah sakit. Kasus Deborah ini kebetulan diliput oleh media nasional sehingga menjadi viral dan menjadi perhatian Komisi IX DPR hingga mengancam akan menghentikan pembahasan anggaran Kementrian Kesehatan. Bagaimana dengan puluhan bahkan ratusan Deborah lainnya yang luput dari perhatian media dan pemerintah. Haruskah pengabaian hak hidup sehat warga negara menjadi viral dulu agar diperhatikan dan ditindak lanjuti?
Pembangunan kesehatan di Indonesia bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar dapat mewujudkan status derajat kesehatan yang setinggi-tingginya sebagai perwujudan kesejahteraan umum sebagai yang dimaksud dalam pembukaan undang-undang dasar 1945. Hak hidup sehat adalah Hak Asasi Manusia yang dijamin oleh undang-undang. Pasien yang ditolak jika tidak mampu membayar atau menyediakan sejumlah uang sebagai jaminan adalah kejahatan terhadap kemanusiaan apalagi jika menimbulkan kecacatan bahkan kematian. Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 pasal 32 mengatur secara jelas bahwa dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan, baik pemerintah maupun swasta, wajib memberikan pelayanan kesehatan bagi penyelamatan nyawa pasien dan pencegahan kecacatan terlebih dahulu (Ayat 1) dan dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan, baik pemerintah maupun swasta dilarang menolak pasien dan/atau meminta uang muka (Ayat 2). Aturan ini bahkan memiliki sanksi pidana yang diatur pada Pasal 190 ayat 1 dan 2, yang berbunyi “Pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau tenaga kesehatan yang melakukan praktik atau pekerjaan pada fasilitas pelayanan kesehatan yang dengan sengaja tidak memberikan pertolongan pertama terhadap pasien yang dalam keadaan gawat darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) atau Pasal 85 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”. Dan pada ayat 2 berbunyi “Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan terjadinya kecacatan atau kematian, pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau tenaga kesehatan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”. Meskipun telah ada aturan yang tegas terhadap institusi pelayanan kesehatan, namun masih lemah dalam aturan terkait kasus malpraktik karena kelalaian dalam menjalankan profesinya, kelalaian oleh tenaga kesehatan tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu melalui mediasi (Pasal 29). Dan pada Pasal 58 juga bersifat ambigu dan tidak tegas karena meskipun Setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan, dan/atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya, akan tetapi tuntutan ganti rugi tersebut tidak berlaku bagi tenaga kesehatan yang melakukan tindakan penyelamatan nyawa atau pencegahan kecacatan seseorang dalam keadaan darurat. Nah ini maksudnya apa? Bukankan setiap kesalahan atau kelalaian dengan alasan apapun harus dipertanggung jawabkan.
Aturan yang sudah bagus menjadi mentah ketika lemah pada penegakannya. Teguran dan penghentian sementara dengan alasan pembinaan tidak menimbulkan efek jera bagi instansi pelayanan yang melanggar sehingga menimbulkan ketidak puasan. Berbagai masalah pelayanan kesehatan ini ibarat air mengalir yang berusaha mencari jalan keluarnya. Masalah ini jika buntu maka ibarat air akan menjadi air bah yang menerjang semua yang menghalangi. Masyarakat yang tidak puas terhadap ketidak pedulian pemerintah yang juga berfungsi sebagai provider pelayanan akhirnya memanfaatkan media massa, media social dan media elektronik sebagai tempat ‘curhat’. Dimana fungsi ini seharusnya lebih dominan dilaksanakan oleh DPRD Kab/kota sebagai wakil rakyat. Perlindungan terhadap hak hidup sehat setiap warga Negara ini seharusnya dilakukan secara terpadu yang melibatkan seluruh instansi (bukan hanya kementrian Kesehatan) yang memiliki peranan terhadap terwujudnya status derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Kedepannya kita berharap tidak ada lagi Deborah lain yang menjadi korban pelayanan kesehatan yang tidak benar. Pelayanan kesehatan ini seharusnya memanusiakan-manusia dan diharapkan menjadi penyelamat kemanusiaan.

Penulis : Ibrahim Syamsuddin, SKM, M.Adm.Kes (Ketua PERSAKMI Cab.Takalar)


Bugispos.com

Bugispos.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya