HTTP Status[404] Errno [0]

Oknum Pejabat dan Anak Terindikasi “Rampok” Tanah warga Maboet

13 October 2017 19:03
Oknum Pejabat dan Anak Terindikasi “Rampok” Tanah warga Maboet
Ilustrasi
  • share facebook - suara.com
  • share twitter - suara.com
  • share google plus - suara.com

Ilustrasi

BugisPos.com — Konflik tanah hasil sita Pengadilan Negeri terhadap obyek tanah yang merupakan tanah dari kaum Maboet MKW Lehar yang diperjualbelikan oleh oknum BPN dan salah satu anak mantan Gubernur Sumbar yang diindikasikan merugikan negara menuai kecaman dari berbagai pihak, utamanya dari Pembela Kesatuan Tanah Air Indonesia Bersatu (Pekat IB) khususnya dari LBH Pekat IB.

Menurut Ketua LBH Pekat IB, Aki Samiarta, SH, MH, kasus tanah warga Maboet Lehar ini, kuat dugaan melibatkan sejumlah pihak, seperti oknum BPN, oknum pejabat Pemda Padang dan juga salah anak mantan gubernur Sumbar yang berinisial WAD yang diindikasikan memiliki banyak aset tanah didalam sita tanah PN Padang.

“Kami dari LBH Pekat IB akan mengejar uang dari hasil penjualan tanah hasil kejahatan ini” tegas Aki.

Tambahnya, LBH Pekat IB akan tetap mengawal dan membongkar perkembangan hukumnya,serta secara aktif akan memberikan data pada pihak penegak hukum bukti-bukti keterlibatan pihak-pihak terkait diatas.

Perampokan atau perampasan hak tanah atas warga Maboet diindikasikan melibatkan sejumlah pihak, karena adanya pola-pola upaya untuk mengaburan data berupa pemalsuan dokumen dari pihak BPN terhadap surat ukur tanah no.30/1917 serta dengan berani mengangkangi obyek dalam sita PN untuk diperjual belikan. Dimana ada oknum pengusaha yang memiliki link yang kuat yang membekingi oknum BPN ini.

“Dalam hal ini, kami meminta Polda Sumbar terkhusus Direktur krimimal khusus dan Direktur Kriminal Umum untuk mengusut nama-nama oknum BPN yang telah dilaporkan karena telah menyalahgunakan jabatan dengan memperkaya diri sendiri dan orang lain” ulas Aki.

“Tidak mungkin keenam orang oknum BPN yang sudah menjadi tersangka saja yang terlibat, tentu masih ada oknum pejabat BPN lain yang terlibat” imbuhnya.

“Salah satu indikasi, masih ada oknum lain yang terlibat, dengan adanya upaya hukum praperadilan yang dilakukan oknum BPN yang disangkakan berbuat kejahatan terhadap Polda Sumbar” tambahnya.

“Kami juga akan mempertanyakan Kepala BPN Zairullah dengan Tim pengacara yang mempraperadilankan Polda Sumbar. Apakah pembayaran untuk tim pengacara menggunakan uang pribadi para tersangka itu uang pribadi atau uang dari BPN, itu juga harus jelas karena kabar yang berkembang mengatakan Tim pengacara itu tidak dibayar atau sukarela. Ini menurut saya sangat tidak masuk akal” jelasnya lagi.

Kasus ini juga menyeret sejumlah nama, diantaranya Ams mantan Kabag Pertanahan Pemda yang mana perannya sangat kuat memberi andil dalam permainan tanah pada kasus ini, dia memberikan surat IMB tidak sesuai prosedur pada masyarakat, yang mana pada saat Konfrensi pers dirumah dinas Walikota Padang, ikut mengaburkan hak kepemilikan tanah warga Maboet MKW Lehar dengan Ranji palsu. Yang mana Ranji tersebut didapatkan dari Said cs yang telah meringkuk di sel tahanan Polrestabes Padang. Ironisnya, saat ini Ams masih mendapat jabatan dilingkup Pemkot Padang selaku Kadis Pariwisata.

Kapolda Sumbar menyatakan dengan tegas akan selamatkan ribuan masyarakat dengan melindungi legalitas hak kepemilikan tanah diempat kelurahan pada kecamatan Koto Tangah.

Sejalan dengan instruksi Presiden Jokowi yang secara tegas menyatakan akan “sikat habis” setiap korupsi yang melibatkan pejabat negara, pejabat pemerintahan dan pejabat daerah yang terindikasi menyalahgunakan wewenang dan jabatannya. Sehingga tak ada lagi oknum pejabat di Republik ini yang “Merampok” tanah masyarakat. – One –

Bugispos.com

Bugispos.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya