HTTP Status[404] Errno [0]

Kapolsek Berharap Biaya Visum Et Repertum Digratiskan

26 October 2017 18:39
Kapolsek Berharap Biaya Visum Et Repertum Digratiskan
Kabid Informasi DPPPA Propinsi Sulsel Ir.Suciati memaparkan materinya pada sosiakisasi pencatatan dan pelaporan di aula kantor Bappeda
  • share facebook - suara.com
  • share twitter - suara.com
  • share google plus - suara.com

Kabid Informasi DPPPA Propinsi Sulsel Ir.Suciati memaparkan materinya pada sosiakisasi pencatatan dan pelaporan di aula kantor Bappeda

BugisPos,Bulukumba.– Menyikapi soal kasus penganiayaan yang mengharuskan korban harus menjalani pemeriksaan luar atau Visum Et Repertum.

Namun kendala yang selama ini dihadapi penyidik khususnya di Kepolisian, tidak adanya biaya Visum, sehingga tidak jarang biaya visum diambil dari saku pribadi penyidik itu sendiri.

Hal tersebut terungkap pada kegiatan Sosialisasi Pencatatan dan Pelaporan Kekersan Dalam Rumah Tangga yang digelar Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ( DP3A), Kamis (26/10) di aula kantor Bappeda, yang dibuka Bupati Bulukumba diwakili Asisten Junaedy Abdillah, dihadiri Plt.Kadis PPPA Hj.Darmawati, Unsur Kejari, Hakim PN Bulukumba, para Camat, para Kapolsek se Bulukumba, Kanit PPA Sat Reskrim Polres Bulukumba Aiptu.Rosmina, para Kepala Puskesmas, unsur Kemenag, unsur Dinas Sosial, Pengurus P2TP2A, KPI dan jajaran DP3A.

Kegiatan itu, dipandu DR.Hj.Andi Sumrah A.P.M.Si, dan tampil selaku pemateri Kadis PPPA Provinsi Sulsel diwakili Kabid Data dan Informasi Ir.Suciati Sapta Margani.M.Si, Kanit PPA Aiptu.Rosmina dan pengurus P2TP2A A.Syahruddin Melba.

Pada kegiatan itu, Kapolsek Kajang AKP.Syamsul Bahri bersama Kapolsek Bontobahari dan para Kapolsek lainnya, mengungkapkan, kendala yang dihadapi selama ini, selain dokter yang melakukan pemeriksaan Visum, kadang lambat mengeluarkan hasil visum, juga soal biaya visum itu sendiri yang tidak ada anggarannya, sehingga uang pribadi yang harus digunakan membayar retribusi visum.

” Kami mohon kepada Pemkab Bulukumba, agar para korban membebaskan biaya visum korban penganiayaan, utamanya perempuan dan anak, karena kami tidak punya anggaran biaya visum,” ungkap Kapolsek yang dibenarkan Kanit PPA Sat Reskrim Polres Bulukumba.

Mendengar pernyataan Kapolsek, Uci wakil dari Dinas Kesehatan angkat bicara, menurutnya biaya visum ditarik diatur berdasarkan Perda, sehingga sulit untuk digratiskan.

Meski begitu, pihaknya akan menyampaikan kepada Kadis Kesehatan terkait permintaan polisi agar biaya Visum digratiskan.

” Saya kira persoalan visum, perlu dibicarakan dengan pihak BPJS, mudah mudahan BPJS bersedia menanggung biaya retribusi visum,” harap Uci.

Mendengar pembicaraan tersebut, Suci dari DPPA Propinsi Sulsel, juga berharap keluhan polisi perlu diadvoksi oleh Dinas Kesehatan, agar Pemkab Bulukumba bersama DPRD bisa mewujudkan permintaan polisi.

” Saya kira peran pihak terkait seperti P2TP2A, Media dan Dinas Kesehatan, mampu membahasakan kepada pengambil kebijakan di Bulukumba, ” sebut Suci.- suaedy lantara,-

Bugispos.com

Bugispos.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya