HTTP Status[404] Errno [0]

Pemkab Abaikan Tuntutan Penggugat SLB

15 December 2017 16:59
Pemkab Abaikan Tuntutan Penggugat SLB
  • share facebook - suara.com
  • share twitter - suara.com
  • share google plus - suara.com

BugisPos, Bulukumba.- Pemerintah Kabupaten Bulukumba bertahan tidak akan membayarkan tuntutan ganti rugi sengketa lahan Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Bulukumba kepada pengugat.

Pemerintah bersedia melakukan ganti rugi jika keluar putusan pengadilan yang memerintahkan untuk dibayarkan ganti ruginya.

Bupati Bulukumba,AM. Sukri Sappewali mengungkapkan, kasus SLB Negeri, bukan kewenangan Pemkab Bulukumba, karena sekolah SLB sudah diambil oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sejak beberapa waktu lalu.

Namun Pemkab tetap bertanggungjawab dan menfasilitasi penyelesaian masalah ini, karena peserta didik SLB juga merupakan masyarakat Bulukumba, sehingga harus berperan membantu bagaimana menyelesaikan persoalan yang ada di SLB.

“Iya, kalau mau dipikir, SLB ini punya Pemprov. Tapi, daerah tetap bertanggungjawab,” ujar Andi Sukri saat memimpin rapat penyelesaian kasus SLB di ruang Rapat Bupati, Rabu (13/12)

Andi Sukri menegaskan, jika penggugat menutup sekolah SLB, maka akan dibuka kembali. Hanya saja, pemerintah berupaya melaporkan kepada pihak berwajib, sebab dinilai menganggu ketertiban. Apalagi, tidak boleh menganggu anak sekolah yang sedang belajar. Peserta didik SLB ini merupakan anak penyandang disabilitas.

“PNS yang bernama Junaedi, kita akan evaluasi. Dia tidak memiliki niat baik. Dia menganggu aktivitas belajar anak-anak,” katanya.

Anggota DPRD Bulukumba, Fahidin HDK, menegaskan, DPRD tidak akan membayarkan ganti rugi lahan terhadap pengugat tanpa ada putusan pengadilan. Seharusnya, kata dia, jika merasa memiliki lahan SLB, maka pengugat sebaiknya menempuh jalur hukum yakni Pengadilan, bukan menyegel gedung sekolah. Sebab, jika
disegel maka dipastikan akan menganggu proses belajar anak-anak SLB.

“Kami di DPRD tidak akan mencairkan pembayaan SLB. Kalau merasa punya, silakan di bawah ke Pengadilan,” jelasnya.

Wakapolres Bulukumba, Kompol Syarifuddin, SH menjelaskan, sejauh ini, sudah ada tiga laporan masuk ke polisi, yang pertama soal pemalsuan surat ukur, kasus penyerobotan SLB kepada pemilik lahan, dan laporan dari Satpol-PP. Namun, semua ini masih dalam tahap proses pemeriksaan.
Yang jelas polisi akan berusaha mencari jalan terbaiknya, agar siswa tetap belajar dan tidak melakukan penyegelan lagi.

Ketika ditanya kenapa Pemda tidak melakukan gugatan, Kabag Hukum Pemkab Muh Nurjalil mengatakan tidak bisa menggugat karena pihaknya yang saat menguasai lahan tersebut.
“Kami tidak melakukan gugatan, karena lahan berada masih dikuasai oleh SLB, dan SLB bukan pihak yang dirugikan,” kata Muh Nurjalil.- edy,-

Bugispos.com

Bugispos.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya