HTTP Status[404] Errno [0]

Bupati Andi Sukri Bersama DPRD Terima LHP Kinerja Semester II 2017

22 December 2017 13:54
Bupati Andi Sukri Bersama DPRD Terima LHP Kinerja Semester II 2017
  • share facebook - suara.com
  • share twitter - suara.com
  • share google plus - suara.com

BugisPos, Makassar,– Kepala BPK RI Perwakilan Makassar Endang Tuti Kardiani
Jumat (22/12) menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan dengan tujuan tertentu / Kinerja Pemerintah Semester II Tahun 2017, atas Efektifitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Pemenuhan Kebutuhan Guru dan Tenaga Kependidikan yang Profesional Tahun Anggaran 2015 sampai 2017 di Auditorium lantai II gedung BPK RI.

BPK RI Perwakilan Makassar menyampaikan bahwa penyerahan LHP ini, merupakan tanggungjawab BPK dalam rangka mendorong pelaksanaan Good Governance. BPK sangat berharap apa yang menjadi temuan selama pemeriksaan untuk segera mendapatkan perhatian, seperti perlunya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melaksanakan Peningkatan Kualitas SDM Guru, Penambahan Jumlah Pengawas Sekolah dan Tambahan Penghasilan bagi Guru dan Pengawas.

Pada kesempatan ini pula,b BPK Perwakilan Makassar juga menyerahkan LHP Kepada Pemprov dan Bupati / Walikota dengan pemeriksaan kenerja yang berbeda beda, mulai dari Belanja Barang dan Jasa untuk Pemkab Jeneponto dan Kota Palopo, Pengelolaan Obat JKN untuk Pemkab Barru dan Luwu.

Kemudian penyelenggaraan Administrasi Kependudukan untuk Pemkab Toraja Utara dan Soppeng, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu untuk Pemkab Maros dan Kota Makassar serta Upaya Pemenuhan Guru dan Tenaga Kependidikan yang profesional untuk Pemprov, Pemkab Bulukumba dan Bone.

Wakil Gubernur Sulsel Agus Arifin Nu’man dalam sambutannya berpesan Kepada para Bupati dan Walikota, khususnya yang hadir agar selalu berhati hati dalam mengambil kebijakan.

Agus berharap, Bupati menjadi pengontrol program dan kegiatan di daerah, Pemerintah harus tertib dalam melakukan belanja barang dan jasa, sehingga program dan kegiatan prioritas yang menjadi agenda pemerintah dapat berjalan sesuai dengan ketentuan.

Sesuai data masih ada 4 Kabupaten di Sulsel yang tidak menerima DID dari pemerintah Pusat, disebabkan karena Daerah tersebut tidak mampu menyajikan laporan penyelenggaraan keuangan yang tertib sehingga belum mendapatkan opini WTP dari BPK.

Bupati Bulukumba AM.Sukri A.Sappewali didampingi Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan H.Akhmad Januaris, Plt. Kepala Inspektorat Sommeng dan H. Bahtiar mewakili DPRD Kabupaten Bulukumba, akan segera menindaklanjuti apa yang menjadi temuan BPKP saat melakukan pemeriksaan Kinerja di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba.

” Kita ingin Bulukumba ini lebih baik kedepan, olehnya itu saya perintahkan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk segera mengambil langkah langkah yang serius dan konkret dalam menyelesaikan apa yang menjadi temuan BPK ini. Pelajari dan koordinasikan semua apa yang menjadi rekomendasi BPK, Dinas Pendidikan saat ini harus berfikir global dan melibatkan semua stakeholder dalam menyelenggarakan program pendidikan dan kebudayaan di Bulukumba,” tegas Andi Sukri.- suaedy lantara,-

Bugispos.com

Bugispos.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya