HTTP Status[404] Errno [0]

Dinsos Gowa: Pengguna KIS Benar Warga Miskin

10 February 2018 14:51
Dinsos Gowa: Pengguna KIS Benar Warga Miskin
Kadinsos Gowa
  • share facebook - suara.com
  • share twitter - suara.com
  • share google plus - suara.com

BugisPos — Kartu Indonesia Sehat (KIS) menjamin dan memastikan masyarakat kurang mampu untuk mendapat manfaat pelayanan kesehatan yang dilaksanakan melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan.

Sehingga seluruh pelayanan kepada orang miskin, yang ada di kabupaten Gowa, semua terlayani. Dan untuk mendapatkan pelayanan KIS, semua harus berdasarkan prosedurnya. Pelayanan KIS harus berjalan secara terstruktur.

“Mulai dari Ketua RT/RW, Kepala dusun, Kepala desa atau Lurah, dan terakhir apabila sudah lengkap, pasti saya akan tanda tangani,” ungkap Kadis sosial kabupaten Gowa, H. Syamsuddin Bidol di ruang kerjanya. Jumat (9/2/2018)

Syamsuddin juga menerangkan aturanya dari BPJS itu harus warga miskin, dan diketahui oleh pemerintah secara terstruktur, bahwa memang kehidupan ekonominya tidak mampu.

“Jadi kalau ada warga miskin, dan belum terdata di pelayanan KIS. Dia harus ke Ketua RT/RW nya hingga ke Kepala desa atau Lurah, dan melaporkan bahwa dirinya tidak mampu dalam ekonomi,” terangnya.

Katanya, berkas yang telah ditanda tangani oleh Ketua RT, RW, Lurah maupun Kepala desa itu, yang sudah ditanda tangani akan diverifikasi kembali datanya di dinas sosial kabupaten Gowa.

“Setelah itu baru saya akan tanda tangani. Tidak sampai disitu, petugas kami juga akan tinjau lokasi melihat kondisi masyarakat miskin, sesuai dengan data yang diterima dari desa maupun kelurahan,” paparnya.

Sehingga bisa diketahui, masyarakat yang benar- benar miskin. Tetapi kalau apabila sebaliknya, maka KIS yang dia daftar itu akan dibatalkan.

“Sesuai aturan sudah jelas, karena telah diatur oleh UU Nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan Fakir miskin,” sebutnya.

Sesuai data di tahun 2016 ada 118 ribu jiwa yang terdata, dan itu akan didata ulang, diverifikasi kembali.

Sedangkan masyarakat yang ditanggung BPJS PBI sebagai peserta penerima bantuan iuran dari pemerintah yang iuranya perbulanannya dibayarkan oleh pemerintah, kuotanya sebanyak 129 ribu jiwa.

“Jadi seluruh perangkat mulai dari camat, Lurah dan Kepala desa akan memverifikasi kembali datanya, setelah itu Pemda koordinasikan ke BPJS. Dari situlah akan dibuatkan Kartu Indonesia Sehat (KIS). Dan kalau sudah jadi disalurkan ke dinas sosial untuk disalurkan ke masyarakat yang tidak mampu,” kuncinya.

Laporan : Wanda


Bugispos.com

Bugispos.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya