HTTP Status[404] Errno [0]

Hak Imunitas DPR RI, Harus Batal Demi Hukum

20 February 2018 00:19
Hak Imunitas DPR RI, Harus Batal Demi Hukum
Ketua Dewan Pimpinan Pusat Pembela Kesatuan Tanah Air Indonesia Bersatu (DPP Pekat IB) H Markoni Koto SH
  • share facebook - suara.com
  • share twitter - suara.com
  • share google plus - suara.com

Ketua Dewan Pimpinan Pusat Pembela Kesatuan Tanah Air Indonesia Bersatu (DPP Pekat IB) H. Markoni Koto SH.

BugisPos — Ketua Dewan Pimpinan Pusat Pembela Kesatuan Tanah Air Indonesia Bersatu (DPP Pekat IB) H Markoni Koto SH akhirnya angkat bicara terkait hak Imunitas yang saat ini ramai di perbincangkan dan sedang dikerjakan oleh DPR RI.

” Sudah seyogyanya setiap membuat kebijakan UU, rakyat perlu diikut sertakan. Jangan hanya karena saat ini mereka duduk di DPR RI, mereka membuat hak imunitas, yang diperuntukkan untuk kepentingan Kelompok dan golongan saja. Hal ini jelas tidak dibenarkan,” tegas Markoni.

” Saat ini mereka yang duduk di DPR RI menerima mandat dari rakyat, jadi jangan dibolak balik arti kata pemberian mandat dari Rakyat, mereka dipilih rakyat dan mendapat mandat dari rakyat, maka suara rakyat juga harus didengar dan diikut sertakan dalam membuat kebijakan, termasuk dalam hak Imunitas ini, hal ini agar efek dominonya tidak mencederai hak rakyat “, lanjutnya.

” Jika nyatanya hak Imunitas yang dibuat dan disahkan oleh DPR RI merugikan dan mencederai hak rakyat, maka hak Imunitas itu “Harus dibatalkan atau batal demi hukum “, ungkapnya. Senin (19/02/2018), di Istana Harmoni, Jakarta Pusat. Seperti dikutip Otoritasnews.com.

” Disebutkan dalam hak Imunitas, apabila ada rakyat yang menuntut akan dihukum, hal ini jelas berbahaya”, negara atau pemimpin yang baik tidak anti akan kritikan, tujuan daripada kritikan itu untuk membangun Indonesia yang lebih baik “, tambahnya.

Pekat IB mengatas namakan rakyat, sebagai bangsa Indonesia, sangat prihatin melihat perkembangan MD3 atau hak Imunitas yang berkembang saat ini, dihimbaunya jika memang bicara hanya karena untuk kepentingan kelompok, golongan dan jabatan mending di stop dari segala rancangannya, jangan nanti seluruh unsur kelompok dari bangsa dari berbagai elemen Ormas, LSM dan Mahasiswa kalangan akan bergerak menolak rancangan hak Imunitas yang mencederai hak rakyat.

” Tentunya himbauan Pekat IB didengar oleh abang-abang kita yang saat ini duduk di DPR RI dan elite politik yang disebut Dewan Terhormat, untuk meninjau kembali kebijakan hak Imunitas yang dibuat kemaren jangan sampai mencederai hak rakyat, sebelum terlambat. Karena sebagai Ormas Pekat IB yang ada di 34 Provinsi, adalah organisasi masyarakat yang berafiliasi pada Lemhanas hanya berpikiran, yang diinginkan adalah Indonesia harus ada selama lamanya dan semakin bangsa ini semakin maju lagi kedepan, sebagai DPR RI jangan buat aturan yang mengkebiri dan mencederai hak rakyat, tegasnya.

“ Mau dibawa kemana Negara saat ini tidak jelas, jaman Orba (Orde baru) dahulu ada GBHN (Garis Besar Haluan Negara), dalam suatu Negara GBHN sangatlah penting, untuk sebuah Pemerintahan “, ungkapnya.

“ Rambu-rambu yang diatur dalam GBHN mengatur semuanya dalam tatanan berbangsa dan Bernegara, jika Pemerintah melenceng dari GBHN berarti salah jalan “, pungkasnya.

Semua konteks yang dibicarakan adalah konteks koridor agar aturan berbangsa dan bernegara sesuai dengan Koridornya yaitu GBHN, tentunya quo vadis Indonesia harus lebih mengedepankan amanah rakyat, karena DPR menerima mandat dari rakyat, jangan hianati mandat rakyat dan jangan cederai rakyat.

“ Untuk semua bangsa, suku dan agama serta kelompok di seluruh Indonesia mari kita menertibkan diri bersatu menjaga stabilitas keamanan Nasional “, tutupnya.- Ali –

Bugispos.com

Bugispos.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya