HTTP Status[404] Errno [0]

Tidak Punya Kartu Peliputan dari Bawaslu, Wartawan Tidak Di ijinkan Masuk Meliput

01 March 2018 15:01
Tidak Punya Kartu Peliputan dari Bawaslu, Wartawan Tidak Di ijinkan Masuk Meliput
Dari luar Kantor Bawaslu Jalannya sidang Gugatan Umar-Madeng, Wartawan di larang Masuk karena tidak punya kartu peliputan dari Bawaslu Bone.
  • share facebook - suara.com
  • share twitter - suara.com
  • share google plus - suara.com

Dari luar Kantor Bawaslu Jalannya sidang Gugatan Umar-Madeng, Wartawan di larang Masuk karena tidak punya kartu peliputan dari Bawaslu Bone.

BugisPos — Hanya karena tidak memiliki kartu peliputan yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten Bone, maka kami dari wartawan Bugis Pos, Biro Kab. Bone tidak di ijinkan untuk meliput di Kantor Bawaslu terkait putusan gugatan sengketa Bapaslon Umar-Madeng.

Menurut salah satu petugas aparat kepolisian bertugas Briptu Febby Polres Bone, bahwa hal tersebut sudah aturan dari atasan, sesuai permintaan dari Bawaslu yang ruangannya terbatas.

Kami dari wartawan tidak menyalahkan petugas kepolisian yang menjalangkan tugas demi keamanan dan ketertiban, jalannya sidang gugatan sengketa.

Namun selaku wartawan yang tugasnya memberikan informasi kepada masyarakat, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Pers No.40 tahun 1999, Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi, mencari, memperoleh, memiliki menyimpan mengolah dan menyampaikan kepada masyarakat untuk diketahui.

Ataupun pada saat peliputan, Bawaslu Bone sebaiknya memasang peringatan, ” Karena terbatas kartu serta kapasitas ruangan yang tidak cukup maka wartawan yang tidak kebagian kartu, di mohon bersabar untuk menunggu diluar, agar kami tidak merasa malu saat didepan petugas.

Hasil konfirmasi dari Komisioner Bawaslu Bone, Alwi menyatakan bahwa untuk wartawan yang mau meliput di Kantor Bawaslu, kartu yang disediakan memang terbatas, 20 kartu, mengingat ruangan yang terbatas, pungkas Alwi kepada Bugis Pos melalui telpon.

Hal tersebut di atas berbanding terbalik dengan isi Undang – Undang Pers no.40 tahun 1999 pada pasal 18 ayat 1 yang berbunyi : Setiap orang yang sengaja melakukan tindakan berakibat menghambat atau menghalangi tugas wartawan di pidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000 ( lima ratus juta rupiah) -Sadli-

Bugispos.com

Bugispos.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya