HTTP Status[404] Errno [0]

Fenomena Korupsi dari Kalangan Pejabat Tanda Keserakahan

02 March 2018 08:00
Fenomena Korupsi dari Kalangan Pejabat Tanda Keserakahan
Abraham Samad
  • share facebook - suara.com
  • share twitter - suara.com
  • share google plus - suara.com

Abraham Samad

BugisPos — Jabatan yang diraih dan kedudukan menahkodai beberapa instansi sangat rentan terhadap kasus korupsi, begitulah yang terjadi di berbagai negara khususnya negeri kita tercinta Indonesia. Fenomena kasus korupsi seakan tak ada habisnya dan makin menyebar seperti virus mematikan yang siap menghancurkan bangsa.

Sampai saat ini, ratusan pejabat dan kepala daerah tercatat terindikasi korupsi. Sebagian telah diketahui hingga dijadikan tersangka, dan tak sedikit yang terbukti, yang sekarang telah jadi terdakwa dan terpidana.

Menyikapi hal ini, mantan ketua KPK, Abraham Samad angkat bicara saat menghadiri acara diskusi Indonesia Future Leaders Conference 2018 di Balai Sidang 45 Makassar. (Kamis, 1/3/2018).

Tidak tanggung-tanggung memberikan komentar, Abraham Samad menyebut pejabat yang korupsi adalah orang yang serakah karena tanpa korupsi hidupnya sudah tenang dengan fasilitas yang diberikan.

“Bandingkan dengan masyarakat lain yang gaji rendah, tapi tidak korupsi”, ungkapnya.

Abraham Samad merasa berkewajiban memberikan motivasi pada remaja Indonesia untuk memprioritaskan hidup dalam kesederhanaan dan tidak serakah agar kelak jika menjadi pejabat tidak melakukan korupsi karena hidup sederhana.

Dari data Indonesia Corruption Watch (ICW) tercatat sekitar 30 kepala daerah terlibat dalam kasus korupsi sepanjang tahun 2017, yang meliputi Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Wali Kota. Dari data yang ada, item korupsi yang paling rentan adalah dana APBD, menyusul instrumen perizinan, infrastruktur, dan pengadaan barang dan jasa.

Kasus korupsi dengan penyalahgunaan dana dari negara ini, merugikan negara sampai Rp 231 miliyar dan kasus suap yang mencapai Rp 41 miliyar.

Untuk kasus suap sendiri sering kali ditemukan pada kasus mutasi pejabat dan pengelolaan aset daerah.

Kasus korupsi yang semakin banyak menyeruak ini membuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) gencar melakukan operasi tangkap tangan, dan hasilnya dalam 2 bulan terakhir di 2018 ini, sekitar 20 kepala daerah yang dinyatakan terjerat kasus korupsi dan yang terbaru adalah kasus korupsi Wali Kota Kendari, Adriatma Dwi Putra.-IBA-

Bugispos.com

Bugispos.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya