HTTP Status[404] Errno [0]

Merasa Dirugikan, Warga Adukan Pihak BBKPM ke LPHS

03 March 2018 17:42
Merasa Dirugikan, Warga Adukan Pihak BBKPM ke LPHS
Illustrasi
  • share facebook - suara.com
  • share twitter - suara.com
  • share google plus - suara.com

BugisPos — Pelayanan terkait asuransi BPJS kembali dipersoalkan oleh konsumennya. Kali ini dari Balai Besar Kesehatan Paru Makassar (BBKPM) yang pasiennya merasa dirugikan atas pelayanan yang tidak maksimal dan pemberian tempat rawat inap yang tidak sesuai dengan haknya.

Pasien asal Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan bernama Suniarti yang diopname dengan kelainan paru selama 4 hari di BBKPM, pada hari ini (Sabtu,3/3/2018) mengadukan pelayanan yang diterima di tempat tersebut kepada Lembaga Perlindungan Hak-Hak Sipil (LPHS) Makassar.

Suniarti yang diopname dari tanggal 25-28 Februari 2018 itu mengaku tidak mendapatkan pelayanan yang maksimal dari BBKPM Makassar. Dia mendapatkan kamar tidak sesuai dengan haknya selaku pemegang BPJS kelas 2, sejak awal masuk hingga selesai perawatan Sunarti ditempatkan di kamar kelas 3. Selain itu, ada beberapa obat yang tidak ditanggung BPJS yang harus dibeli di apotik luar.

Djaya Jumain, ketua LPHS Makassar mengiyakan perihal laporan dari salah satu warga Gowa tersebut, dan merasa perlu untuk menindaklanjuti hal ini.

Menurut Djaya Jumain, seharusnya pihak BPJS dan BBKPM menempatkan pasien sesuai kelasnya dan tidak memberatkan pasien untuk membeli obat di luar apotik karena pasien telah dibebani angsuran tiap bulan oleh BPJS.

Resep yang diberikan dokter sebagai penentu diagnosis dan pemberi terapi harus selalu disinkornkan dengan obat-obatan yang ditanggung BPJS dan tersedia di sarana pelayanan kesehatan

“Seharusnya dokter memberikan resep obat yang sama dan tersedia di apotik serta ditanggung BPJS”, tegasnya Djaya.

Menanggapi hal ini, Ketua LPHS Makassar meminta kepada pihak BPJS dan BBKPM untuk bertanggung jawab terkait pelayanan yang dinilai tidak maksimal ini.

Sunarti selaku pasien yang merasa dirugikan berencana akan meneruskan hal ini kepada lembaga pemerintahan terkait jika tidak ada niat pertanggungjawaban dari pihak BPJS maupun BBKPM.(*)

Editor : Ipul / Ali


Bugispos.com

Bugispos.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya