HTTP Status[404] Errno [0]

KPK Gelar Sosialisasi LHKPN di Gedung DPRD

20 March 2018 19:48
KPK Gelar Sosialisasi LHKPN di Gedung DPRD
Bupati Bulukumba AM.Sukri A.Sappewali memandu jalannya diskusi pada kegiatan sosialisasi LHKPN, Selasa 20 Marer 2018
  • share facebook - suara.com
  • share twitter - suara.com
  • share google plus - suara.com

Dwi Aprilia Linda didampingi Bupati Bulukumba AM.Sukri A.Sappewali dan Wakil Ketua DPRD A.Zulkarnain Pangki pada sosialisasi LHKPN di gedung DPRD Bulukumba Selasa 20 Maret 2018

BugisPos.- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (20/3) melaksanakan sosialisasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), di ruang rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bulukumba.

Sosialisasi ini dihadiri seluruh pejabat eselon II dan III lingkup Pemerintah Kabupaten Bulukumba dan anggota DPRD Kabupaten Bulukumba.

Bupati Bulukumba AM.Sukri A.Sappewali memandu jalannya diskusi pada kegiatan sosialisasi LHKPN, Selasa 20 Marer 2018

Pada sosialisasi itu, Bupati Bulukumba AM Sukri Sappewali, sebagai moderator dan terlihat beberapa hal dipertanyakan peserta terkait penyampaian LHKPN, diantaranya harta bagi suami istri yang keduanya adalah penyelenggara negara, sanksi jika tidak melaporkan LHKPN, serta harta yang dimiliki namun belum bersertifikat sebagai hak milik.

Bupati Andi Sukri pada kesempatan itu mengatakan, manfaat menyampaikan LHKPN adalah menanamkan sifat kejujuran dan tanggung jawab, tertib administrasi, membangkitkan rasa takut untuk berbuat korupsi dan terhindar dari fitnah.

Sebagai pejabat publik, tambah AM Sukri Sappewali, LHKPN itu untuk menguji integritas selaku pejabat negara dan juga merupakan sarana kontrol selaku pejabat negara.

Terkait kewajiban para penyelenggara negara, khususnya dari para pejabat pemerintah Kabupaten Bulukumba yang harus memasukkan LHKPNnya dalam batas waktu per 31 Maret 2018, Bupati AM Sukri Sappewali menyarakan, pelaporan LHKPN tersebut menjadi salah satu acuan dalam mengevaluasi kinerja para pejabatnya.

“Saya akan mengevaluasi pejabat siapa saja yang tidak menyampaikan LHKPN, ini adalah kewajiban sebagai penyelenggara negara. Lagian format LHKPN sekarang lebih simpel, cukup memasukkan angka dari nomor sertifikat tanah misalnya”, tegas Andi Sukri

Koordinator Wilayah Sulawesi Selatan Unit Supervisi Pencegahan Deputi Pencegahan KPK RI, Dwi Aprilia Linda yang menjadi narasumber pada sosialisasi tersebut mengatakan, sosialisasi LHKPN ini salah satu bagian dari upaya pencegahan korupsi.

” Sebagai penyelenggara negara, para pejabat diwajibkan menyampaikan LHKPN apa adanya, meski hartanya minus sekalipun,” terang Dwi Aprilia Linda

Selain Sosialisasi LHKPN, Dwi Aprilia menyampaikan, jika kunjungannya ke Bulukumba juga dalam rangka melakukan monitoring evaluasi rencana aksi program pemberantasan korupsi terintegrasi yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Pada rencana aksi tersebut, sebut Dwi, ada beberapa klasifikasi yang harus didorong Pemerintah Daerah yaitu pertama, melaksanakan perencanaan dan penganggaran yang lebih transparan akuntabel melalui e-planning dan e-budgeting yang terintegrasi.

Kedua, mendorong Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) melalui perizinan elektronik, Ketiga mendorong pengadaan barang dan jasa yang berbasis elektronik atau LPSE yang bebas dari intervensi siapa pun.

Keempat adalah implementasi pemberian Tunjangan Tambahan Penghasilan (TPP) berbasis kinerja sebagai bentuk reward kepada aparatur yang memiliki kinerja yang bagus dan menghindari melakukan praktek mendapatkan uang dengan cara korupsi dan terakhir adalah pengawasan dan kontrol dalam pengelolaan dana desa serta penguatan dan peningkatan SDM aparatur.- Suaedy.-


Bugispos.com

Bugispos.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya