HTTP Status[404] Errno [0]

Bupati Bulukumba Serahkan LKPD Unaudited Tahun Anggaran 2017

31 March 2018 13:23
Bupati Bulukumba Serahkan LKPD Unaudited Tahun Anggaran 2017
  • share facebook - suara.com
  • share twitter - suara.com
  • share google plus - suara.com

BugisPos – Pemerintah Kabupaten Bulukumba melakukan penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah TA 2017 Unaudited di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 56 ayat (3) Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang menyebutkan Laporan Keuangan disampaikan Gubernur/Bupati/Walikota kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Penyerahan Laporan kali ini bersamaan dengan 4 (empat) Kabupaten lainnya yaitu Gowa, Bone, Luwu dan Luwu Utara.
Penyerahan LKPD TA 2017 Unaudited ini diserahkan langsung Bupati Bulukumba, A. M. Sukri A. Sappewali kepada Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sulawesi Selatan, Drs. Widiyatmantoro.

A. M. Sukri A.Sappewali yang di daulat mewakili para Bupati untuk memberikan sambutan menyampaikan, Penyerahan LKPD Tahun 2017 merupakan Kewajiban Konstitusional sesuai peraturan perundang-undangan. Penyerahan LKPD ini merupakan momentum yang sangat baik bagi kami selaku Pemerintah Daerah kerena telah mampu menyajikan Laporan Keuangan sesuai amanat ketentuan Perundang-Undangan dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik dan akuntabel.

Andi Sukri sangat berharap Opini WTP yang telah diraih selama 5 (lima) kali berturut – turut dapat dipertahankan.
” Kami menyadari bahwa penyajian LKPD 2017 ini belumlah sempurna, oleh karena itu saran dan bimbingan senantiasa kami harapkan untuk menjadi bahan perbaikan pada masa – masa yang akan datang.karena Pemerintah Kabupaten Bulukumba terus berupaya melakukan perbaikan dan pembenahan dan Insya Allah kembali dapat meraih opini WTP yang ke 6 (enam) kalinya,” papar Bupati.

Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sulawesi Selatan Drs. Widiyatmantoro yang baru – baru ini melaksanakan serah terima jabatan dari Endang Tuti Kardiani dalam sambutannya menyampaikan bahwa Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Pasal 17 Ayat (2) yang menyebutkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPD disampaikan oleh BPK kepada DPRD selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari Pemerintah Daerah, dengan demikian terhitung sejak hari ini, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan akan segera menugaskan para pemeriksa terbaiknya untuk melaksanakan Pemeriksaan Laporan Keuangan dimaksud.

Dalam melakukan pemeriksaan, sebut Andi Sukri, BPK memiliki standar yang digunakan secara ketat oleh para pemeriksa, yaitu standar pemeriksaan keuangan negara atau SPKN. Sesuai dengan ketentuan UU, pemeriksaan atas laporan keuangan menggunakan 4 (empat) kriteria, yakni (1) keseuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (2) kecukupan informasi laporan keuangan (3) efektifitas Sistem Pengendalian Intern dan (4) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan kriteria tersebut, BPK akan memberikan opini atas laporan keuangan terdiri dari 4 (empat) jenis yaitu (1) Opini Wajar Tanpa Pengecualian, (2) Opini Wajar Dengan Pengecualian, (3) Opini Tidak Wajar, dan (4) Opini Tidak memberikan Pendapat.

Kepala Bidang Akuntansi Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Bulukumba A.Muh.Arhah. SSTP yang baru menjabat selaku penanggungjawab secara teknis terkait penyusunan LKPD menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu sehingga Laporan Keuangan ini dapat selesai sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.- Suaedy.-

Bugispos.com

Bugispos.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya