HTTP Status[404] Errno [0]

DPP LACAK RI Desak Kajati Usut Proyek Bedah Rumah

02 January 2019 12:11
DPP LACAK RI Desak Kajati Usut Proyek Bedah Rumah
Ilustrasi bedah rumah

BugisPos – Aktivis Lembaga Abstraksi Case Anti Korupsi (LACAK) RI mendesak Kejaksaan Tinggi Sulsel untuk mengusut dugaan penyimpangan dana proyek bedah rumah di Sulsel tahun 2018 senilai Rp 96 miliar.

Proyek di bawah leading sektor Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Penyediaan Perumahan Rakyat Kementrian PUPR ini, disorot lantaran adanya dugaan kongkalikong dalam penunjukan toko bahan bangunan sebagai penyedia pasokan barang untuk proyek bedah rumah.

Dari data yang dihimpun DPP LACAK RI di tahun 2018 lalu, ada 6.400 unit rumah di 15 kabupaten kota yang keciprat dana bantuan bedah rumah. Dana yang digelontorkan mencapai Rp96 miliar, hal tersebut diungkapkan Sekertaris Jenderal DPP LACAK RI Agus Salim, S.I.Kom, Rabu 2/1/2019.

Menurut Agus Salim hasil Investigasi dari penelusuran serta informasi yang dihimpun, DPP LACAK RI di Kabupaten Takalar, ada sekitar 487 rumah yang keciprat bantuan bedah rumah.

” Satu rumah rata-rata menerima bantuan Rp15 juta untuk dana perbaikan. Yang menjadi pertanyaan DPP LACAK RI, toko bahan bangunan yang menjadi referensi tempat membeli materian bangunan adalah toko berinisal WW di Kabupaten Gowa. Hal ini jelas menjadi tanda tanya DPP LACAK RI. Kenapa toko yang menjadi tempat memesan material bangunan berada di Kabupaten Gowa. Padahal, lokasi proyek berada di Takalar?,”urainya.

Lebih jauh Agus Salim menegaskan, dalam pengelolaan proyek dana bantuan bedah rumah, memang dana ditansfer langsung ke warga penerima. Setiap 10 penerima bantuan ada satu ketua kelompok yang ditunjuk. Anehnya kenapa hampir semua kelompok memesan dan membeli material di toko yang sama. Ada dugaan terjadi praktik monopoli yang ujung ujungnya diduga berindikasi pemberian fee kepada oknum pengelola proyek.

Bukan hanya itu, kata Sekjen DPP LACAK RI, yang juga harus diusut dalam proyek ini, adalah sistem perekrutan fasilitator proyek bedah rumah. Itu lantaran adanya dugaan pungutan liar oknum pengelola proyek berdalih uang kontrak kepada masing masing fasilitator yang direkrut.

“Itu belum termasuk penggunaan anggaran sosialisasi serta rembuk koordinasi kepada penerima bantuan yang juga diduga di mark up,”ungkap Agus Salim.

Untuk itu selaku Sekertaris Jendral DPP LACAK RI meminta agar masalah ini harus ditelusuri secara tuntas oleh aparat penegak hukum, pungkasnya. – Sadli –

Bugispos.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya