Defisit Anggaran, Pengaruhi Kinerja OPD di Bulukumba
BugisPos.- Rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) kegiatan Pembangunan Triwulan IV tahun anggaran 2018, dipimpin Wakil Bupati Bulukumba Tomy Satria Yulianti di aula Bappeda, Selasa (15/1).
Sejumlah permasalahan yang mencuat pada rapat tersebut, diantaranya, minimnya realisasi program kegiatan, baik fisik maupun keuangan dari perangkat daerah, kemudian sejumlah kegiatan tidak cair anggarannya, serta realisasi Pendapatan Asli Daerah hanya mencapai 71 persen.
Plt Kepala Bappeda, Ali Saleng, menyebutkan, kendala yang mempengaruhi kinerja organisasi pada tahun anggaran 2018, disebabkan adanya defisit anggaran yang berdampak pada rasionalisasi anggaran program kegiatan.
Pada laporannya, Ali Saleng menyampaikan lima organisasi perangkat daerah (OPD) yang memiliki realisasi terendah, dan lima OPD yang mencapai realisasi tertinggi.
” Kelima OPD yang terendah realisasi keuangannya adalah, Dinas Pariwisata (76,26 persen), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (80,47 persen), Dinas Tenaga Kerja (81,56 persen), dan Badan Kepegawaian dan Peningkatan SDM (81,60 persen),” papar Ali yang juga anggota Komunitas 86.
Sedangkan OPD yang memiliki realisasi keuangan tertinggi seperti diungkap Ali Saling, adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (96,92 persen), BPBD (96,79 persen), Satpol PP dan Damkar (96,71 persen), Inspektorat (96,69 persen) dan Dinas Peternakan (96,27 persen)
Sementara itu, Wakil Bupati Tomy Satria mengingatkan jajarannya, bahwa rapat monev tersebut jangan menjadi siklus yang berulang dengan membahas kendala dan tantangan yang sama dengan tahun-tahun sebelumnya.
“Kalau seperti itu, lalu pembelajarannya apa? Seharusnya monev ini ada learning evaluation-nya dalam arti evaluasi tersebut menjadi pegangan agar hambatan atau kendala sebelumnya tidak terulang lagi,” tegas Tomy.
Dengan sistem pengelolaan keuangan daerah saat ini yang semakin rigid, dan ketat, Tomy berharap para OPD mengakselerasi cara kerja dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan keuangan, sehingga tidak ada lagi temuan-temuan yang berulang karena ketidakmampuan kita mengelola anggaran.
Misalnya pengelolaan DAK, Tomy menegaskan, pada bulan Mei nanti, sudah harus ada kontraktualnya. Jangan sampai lewat dari bulan lima belum ditender.
Terkait dengan target PAD pada tahun 2019, Tomy meminta para OPD tidak mengeluhkan jika sulit dicapai, oleh karena itu sudah merupakan hasil kesepakatan bersama dengan DPRD yang dituangkan dalam APBD.
“Tidak perlu lagi dipersoalkan target tersebut, kalau memang dianggap tinggi mengapa sebelumnya tidak disampaikan pada saat pembahasan anggaran di DPRD,” ketus Tomy.
Persoalan lainnya yang mengemuka dalam rapat tersebut adalah perjalanan dinas. Menurut Tomy, perjalanan dinas itu jangan dianggap sebagai hak atau insentif yang diberikan kepada pegawai, namun perjalanan dinas itu dimaksudkan untuk mengakselerasi pelaksanaan kegiatan.
“Banyak pegawai menganggap jika perjalanan dinas itu adalah hak, sehingga ketika anggaran itu melekat di bidangnya, maka itu harus diambil dan dihabiskan,” bebernya.
Pada akhir rapat, Tomy menaruh harapan, agar tahun anggaran 2018 menjadi pembelajaran yang baik untuk perbaikan kinerja tahun 2019.
“Mari belajar dari kekurangan-kekurangan dan kelemahan-kelemahan pada tahun sebelumnya. Jangan menjadi keledai yang jatuh pada lubang yang sama,” pinta Tomy.
Selain jajaran pemerintah daerah, rapat Monev ini dihadiri oleh Ketua Komisi A DPRD Muh Tamrin, Ketua Komisi B Fahidin HDK, dan Ketua Komisi C H Patudangi, serta Kepala BPS Bulukumba Mattaliu.- Suaedy.-
