Pak Gubernur, Bagaimana Kabar Bandara Bulukumba
BugisPos.- Arum Spink, salah seorang anggota DPRD Provinsinya Sulsel, asal Kabupaten Bulukumba, pada rapat Paripurna di DPRD Prov Sulsel, Senin (21/1) kembali menyuarakan rencana pembangunan Bandar Udara di Kabupaten Bulukumba.
Arum Spink, Anggota DPRD Provinsi Sulsel, saat menyampaikan pemandangan umum pada rapat Paripurna, Senin (21/1)
Seperti ditulis pada akun Facebooknya, pentolan partai NasDem ini menulis, Saya tak mempertanyakan lagi soal jembatan Pattongko Lolisang yang menghubungkan Kabupaten Bulukumba dan Sinjai.
Update beberapa hari yang lalu, saat melintas di daerah tersebut, pengerjaannya sudah on the procces. “,Semoga tahun ini, jembatan yang menjadi perbatasan kec. Kajang dan Tellulimpoe ini sudah bisa dinikmati oleh pengguna jalan,” tulis Arum Spink.
Di rapat paripurna hari ini (21/1) dengan agenda mendengarkan pemandangan umum fraksi2 DPRD Provinsi terhadap ranperda RPJMD Prov Sulsel 2018-2023, saya yang mewakili Fraksi Partai NasDem mempertanyakan perkembangan bandara Bulukumba yang peletakan batu pertamanya dilakukan Gubernur SYL beberapa tahun lalu.
Sebagai pusat wisata Tirta di Wilayah Selatan meliputi Bantaeng, Bulukumba, Sinjai dan Selayar, sebagaimana ditetapkan dan Perda RIPPARDA Prov Sulsel, keberadaan bandara Bulukumba adalah sesuatu yang urgent dan menuntut untuk disegerakan pembangunannya.
” Apakah Gubernur Nurdin Abdullah, akan melanjutkan rencana Gubernur SYL sebelumx…? Ini yang kami konfirmasi,” tulis Arum Spink
RPJMD merupakan jalan strategis perencanaan pembangunan lima tahunan oleh pemerintah daerah. Disamping menjadi kewajiban sabagaimana dalam Undang-undang, dokumen RPJMD menjadi road map dalam mewujudkan Visi dan misi dalam sebuah periode kepemimpinan.
Separuh dari keberhasilan pembangunan ditentukan oleh perencanaannya. Di sinilah letak strategisx RPJMD ini.
Di bagian lain, kami juga mengkonfirmasi soal iklim investasi di Sulsel. Tak bisa dipungkiri, investasi akan memperbaiki kondisi masyrakat, baik pada penyerapan tenaga kerja dan pendapatan daerah dalam bentuk pajak dan efek positif lainnya. ” Kami mempertanyakan perkembangan investasi pembangunan aspal curah di Kec. Bonto Bahari. Jika kemudian masih menyisakan banyak soal, kami meminta agar ada langkah strategis yang dilakukan pemerintah Provinsi, agar masalah masalah tersebut segera diselesaikan. Saya yang merupakan anggota Pansus RZWPPPK, telah memasukkan dalam lampiran perda tersebut titik lokasi pembangunan aspal curah,” tulisnya lagi.
Terkait dengan pembangunan RS regional dan Rest area yang dijadikan program nyata dalam pelayanan kesehatan serta sentra sentra ekonomi di Sulsel. ” Kami usulkan untuk dilakukan pengakajian mendalam. Akan jauh lebih baik jika anggaran pembangunan RS tersebut diarahkan pada perbaikan kualitas pelayanan, misalnya penyediaan dokter dokter spesialis, infrastruktur RS yang ada hari ini, serta kesejahteraan petugas petugas kesehatan lainnya. Untuk Rest Area, diusulkan agar melibatkan pihak pihak swasta tanpa perlu melalui APBD,” demikian goresan Arum Spink.
Besok, Paripurna akan dilanjutkan dengan agenda mendengarkan jawaban Gubernur terhadap sejumlah pertanyaan dan pernyataan setiap fraksi yang telah disampaikan.-*-Suaedy.-
