Dana Kelurahan Tunggumi di APBD Perubahan 2019
BugisPos Sejak Presiden Jokowi mengumumkan akan digelontorkannya Dana Kelurahan sebagaimana selama ini pemerintah menganggarkan Dana Desa, maka polemik soal Dana Kelurahan jadi memanas.
Terkait hal itu, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Makassar menyatakan pengalokasian dana kelurahan kepada setiap kelurahan baru bisa dilakukan setelah penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2019.
“Dana kelurahan belum bisa dicairkan ke kelurahan masing-masing karena pengalokasian anggaran itu sudah diatur sejak jauh-jauh hari,” ujar Kepala Bappeda Makassar Andi Khadijah Iriani di Makassar, Rabu 9/1/19 lalu.
Ia mengatakan pengalokasian dana kelurahan merupakan program dari pemerintah pusat dan diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan.
Dia menyatakan pengalokasian dana kelurahan agar pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur serta pengembangan usaha disetiap kelurahan bisa dilakukan, sehingga pengembangan kota lebih tepat sasaran.
“APBD Pokok 2019 ini sudah diketuk, sudah ditetapkan dan program dana kelurahan tidak dalam APBD pokok. Makanya, nanti di APBD perubahan baru bisa masuk dan sudah pos anggarannya,” katanya.
Iriani menyebut dana ini nantinya untuk kegiatan pembangunan sarana prasarana di kelurahan termasuk pemberdayaan masyarakatnya.
“Jadi ada dua, pembangunan dan pengadaan sarpras serta peningkatan kapasitas masyarakat di kelurahan. Seperti kegiatan mengembangkan UMKM serta kebutuhan lainnya,” jelasnya.
Dia menyebut bahwa kegiatan pemberdayaan masyarakat yang termaktub dalam amanah regulasi tersebut, sebagian besar telah terlaksana di Kota Makassar.
“Coba lihat Badan Usaha Lorong (BULo) kita, itu substansinya sama dengan pengembangan UMKM yang ada di Permen Nomor 130 tahun 2018, apalagi pada upaya peningkatan kesehatan, kita punya program lorong sehat,” ucapnya (**)
