Tawwa, Makassar Jadi Salah Satu Kota Penerima Penghargaan SAKIP
BugisPos – Kota Makassar kembali menerima penghargaan berupa Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Awards dengan mendapatkan nilai B, Selasa, 19 Februari 2019 di Four Points Hotel, kota Makassar.
Penghargaan yang diterima kota Makassar diberikan langsung oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Syafruddin untuk laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LHE AKIP) tahun 2018.
SAKIP sendiri bukan hanya mengenai pemberian nilai, tapi juga menggambarkan kemampuan instansi pemerintah dalam melakukan pengelolaan penggunaan anggaran.
Selain memberikan penghargaan SAKIP, Menteri PANRB juga memberikan apresiasi kepada seluruh pemerintah daerah yang menerapkan SAKIP dengan baik.
Wali Kota Makassar, Ramdhan Pomanto mengaku sangat bersyukur meraih penghargaan dengan nilai yang sama untuk kedua kalinya.
Danny Pomanto sapaan akrabnya mengatakan bahwa kota Makassar masih perlu belajar dari kota Jogjakarta yang mendapatkan nilai AA.
“Kita dapat nilai B yang kedua kalinya ini. Paling tidak tahun depan kita dapat nilai BB. Kita masih ada kekurangan yang harus kita benahi. Lemahnya kita ada di proses administrasi”, ujar Danny.
Selain memberikan Rapor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Kementerian PANRB juga memberikan apresiasi terhadap pemda yang berhasil menerapkan SAKIP dengan baik.
Ada 174 pemda di wilayah III yang diberikan penghargaan oleh Syarifuddin selaku Menpan RB dalam kegiatan ini.
Wilayah III yang dimaksud meliputi 12 pemerintahan provinsi, yakni D.I. Yogyakarta, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat, dan 162 pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah ke-12 provinsi tersebut.
Selain berisikan nilai atas kinerja dari pemerintah kota dan daerah, LHE AKIP yang diberikan oleh Kementerian PANRB juga berisikan rekomendasi yang harus dilakukan pada tahun ini guna memperbaiki tata kelola pemerintahan di setiap Instansi Pemerintah.
Dalam kesempatan tersebut, Syafruddin juga menghimbau kepada seluruh pimpinan daerah untuk belajar sistem akuntabilitas kinerja pemerintahan ke Jogjakarta.
Oleh karena ini, menurutnya kinerja aparat harus semakin inovatif dan kreatif dalam menjalankan pemeritahan agar tepat sasaran dalam merealisasikan harapan masyarakat.
Lebih lanjut, Syarifuddin menjelaskan bahwa apabila seluruh daerah telah mencapai SAKIP dengan nilai AA, maka tahun 2024 Indonesia dapat menghemat anggaran sebesar Rp 900 triliun.
ST
